Suatu ketika, salah seorang elit Gorontalo di Jakarta ditemui oleh para blantik. Dia diminta maju merebut kursi Gubernur. Sang elit mau-mau saja. Yang menarik adalah alasannya, sangat heroik dan mulia: kalau perkembangan Gorontalo hanya begini-begini saja, masih miskin, katanya, dia akan maju di Pilgub 2024 nanti.
Elit itu tak sendirian. Ada elit Gorontalo lainnya juga konon telah didatangi oleh sejumlah tokoh. Dia diminta maju. Dan alhamdulillah sang elit bersedia. Berbeda dengan elit yang satunya, kata orang-orang yang menemui elit yang kedua ini, mereka tak membawa isu kemiskinan, lebih tepatnya mereka tak tertarik. Baru kali ini saya mendengar ada orang yang tidak tertarik dengan kemiskinan. Jawaban itu entah benar-benar jujur atau hanya biar berbeda dengan elit yang satunya, cuma mereka dan cicak-cicak yang mendengar percakapan itu yang tahu.
Tak hanya elit-elit Gorontalo di Jakarta yang kena rayuan maut para blantik, elit-elit yang masih aktif menjabat pun didorong-dorong buat maju, siapa tahu mereka mau.
Memang untuk maju butuh dorongan, barangkali elit-elit itu tidak cukup percaya diri, malu-malu mau. Siapa, sih, yang tak punya hasrat buat menduduki jabatan Gubernur, dan kalau bisa langsung lanjut melompat ke jabatan itu setelah selesai dengan jabatan sebelumnya tanpa perlu menganggur lama-lama menunggu Pilgub 2029.
Itu sebabnya Pilgub 2024 nanti, kata orang-orang di Warkop Amal, akan terjadi perang bintang. Maksudnya perang antar elit Gorontalo di pusat dengan mereka yang lokalan. Ya sebenarnya yang pusat itu juga lokalan. Ini biar terdengar keren saja.
Elit-elit Gorontalo sebagian besar memang terbiasa berada di atas anjungan. “Disanjung-sanjung, dipuja-puji, disuapi, didorong-dorong buat baku rampas apa saja,” kata Jeksen Santiago. Ini fenomena umum, entah wajar atau tidak toh sudah menjadi kebiasaan. Jadi ya sudah dianggap wajar.
Elit-elit suka menggunakan kemiskinan buat kampanye. Entah sejak kapan itu dimulai, yang jelas sudah lama. Para aktifis menyebutnya “feodalisme baru”.
Ada yang terang-terangan menggoreng kemiskinan, ada pula yang tak mau langsung ke sana, mereka mengambil jalan memutar, seolah-olah bukan kemiskinan yang mau ditumpas melainkan perbaikan ekonomi. Ekonomi beres maka tak ada lagi orang gepeng. Ujung-ujungnya kemiskinan juga.
Di negara ini memang aneh. Tak ada larangan buat orang kaya raya yang meminta-minta jabatan kepada rakyat dalam pemilihan sambil menjual kemiskinan, sebaliknya, yang dilarang adalah gelandangan yang meminta-minta di jalanan, gepeng yang ke sana ke mari dengan mulut menganga sambil menjulurkan tangan. Di Gorontalo, yang begini ini sangat cepat ditindak, diberantas. “Beken kotor Gorontalo dorang,” kata salah seorang Satpol PP yang sering merazia gepeng.
Kemiskinan memang tak lebih dari sebuah bentor yang dipinjam buat bergaya, buat bersolek, dipinjam buat sampai ke tujuan oleh para elit. Namun, dalam waktu yang bersamaan, kemiskinan bisa kelihatan seperti tindakan kriminal. Harus dibabat. Dibersihkan.
Orang bilang, rakyat itu bos, sedang para politisi pejabat abdinya rakyat. Pembantu, begitu. Betul? Ya itu kalau di bangku kuliah memang diajarkan begitu. Tapi di lapangan, rakyat yang dibilang bos, yang disebut-sebut juragan itu kok ya miskin terus, yang kaya raya malah abdinya, malah pembantunya. Ini aneh. Tapi sudah biasa diterima begitu saja.
Toh selama ini orang miskin sudah biasa dibuat kenyang hanya dengan mengunyah janji palsu para kandidat. Berulang kali begitu. Sampai-sampai mereka tak tahu lagi bagaimana membedakan mana rasa kenyang dan dibodohi. Ini terlihat dari betapa murahnya orang-orang miskin menjual suaranya.
Kata Jeksen Santaigo, orang yang sebelum dapat hidayah adalah tukang “basiram serangan fajar”, biasanya dapat 50.000 per kepala. Kalau yang sedikit cerdas biasanya menaikan posisi tawar hingga 500.000 per kepala. Tapi ini juga masih bisa ditawar hingga kembali lagi menjadi 50.000. Ya mau tak mau harus diambil daripada makan angin.***
