Mat Dolay punya kawan yang suka besar hidung dengan statusnya sebagai PNS. Meski begitu, Mat Dolay tak pernah kurang hati sedikitpun berkawan dengannya sejak masa-masa sekolah dulu.
Setiap kali naik gaji, naik golongan, naik jabatan, sampai naik simpanan barunya, sang kawan amtenar pasti menceritakannya kepada Mat Dolay dengan antusiasme yang lebih mirip sebuah ejekan karena diselingi suara mendengus seperti seekor babi jantan yang sedang birahi. Intinya sang amtenar cuma ingin pamer saja. Tapi Mat Dolay tetap berusaha mendengarkannya dengan senang hati.
Kelakuan sang kawan tak kunjung berubah sejak lama. Padahal mereka tak muda lagi. Sudah kepala 5. Kalau Mat Dolay tengah memantapkan batin menyongsong hari tua, sang kawan amtenar masih menguber hasrat duniawinya.
Tapi suatu ketika, hari yang ditunggu tiba juga. Mat Dolay akhirnya melabrak sang kawan amtenar karena lagaknya. Bahkan Mat Dolay hampir saja meninju wajahnya. Ceritanya begini. Sang kawan, seperti biasa, tengah menceritakan bahwa dirinya baru saja mengajukan beasiswa tugas belajar untuk studi S3.
Yang bikin emosi Mat Dolay bukan soal rencana studi sang kawan itu. Boleh saja, semua warga negara punya hak yang sama dalam pendidikan—termasuk PNS sekalipun. Itu sah-sah saja. Yang jadi masalah sebenarnya pada beasiswa studi sang kawan itu. Jabatannya sendiri sebenarnya sudah berada di pucuk Pemerintahan Kabupaten, tapi kok masih mengajukan beasiswa tugas belajar, kenapa bukan ijin belajar (dengan biaya sendiri sambil tetap menjalankan tugas kedinasan).
Mat Dolay makin dongkol setelah diberi tahu seorang kawannya yang aktifis, Jeksen Santiago, bahwa dalam salah satu peraturan bupati—yang menjadi dasar hukum dari pemberian beasiswa bagi PNS di lingkungan Pemkab daerah mereka—disebutkan mengenai batasan usia maksimal. Untuk yang mengajukan S3 misalnya, syarat usia paling tinggi berusia 40 tahun. Jelas saja sang amtenar tidak memenuhi syarat karena ia sudah kepala 5. Nyatanya dalam daftar penerima beasiswa, sang amtenar malah termasuk di dalamnya beserta sejumlah PNS lainnya—yang memang mendominasi penerima beasiswa ketimbang warga biasa yang membutuhkan—yang diperkirakan usia mereka juga tak memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam peraturan bupati.
Keganjilan ini sudah tercium sebenarnya oleh para aktifis seperti Jeksen Santiago. Mereka berteriak sampai urat leher hampir mau putus menuntut agar penerima beasiswa yang daftarnya telah beredar di tengah-tengah masyarakat itu dibatalkan, sebab banyak sekali pelajar/mahasiswa kurang mampu yang lebih membutuhkan beasiswa tersebut, tapi pemerintah kabupaten dengan muka badak malah melakukan pembelaan, dalam konferensi pers mereka, atas penyimpangan syarat usia sebagian penerima beasiswa PNS di mana sang kawan amtenar salah satunya.
Persekongkolan jahat, atau apa pun istilah yang cocok untuk ini, menunjukkan betapa rakyat dianggap tolol oleh pemerintahnya sendiri. Mereka semaunya sendiri bikin peraturan dan menetapkan syarat beasiswa tapi mereka sendiri pula yang melanggarnya. Tindakan ini seolah menegaskan satu hal: “Hei kalian rakyat, kalian tolol, tak bisa membaca, tak mengerti peraturan. Sudah terima saja nasibmu, miskin dan tolol, biar kami yang sekolah. Kepintaran milik kami. Bukan kalian!”
Menyadari itu semua, cukup buat Mat Dolay sudah sampai pada titik paling mendidih. Emosi sudah sampai di ubun-ubun. Tetapi kemudian ada seberkas kesadaran yang melintas secepat kilat namun meninggalkan bekas. Ada suara kecil dalam kepalanya, “Baru ngana somo bekeng apa ini orang-orang bagitu itu uti, lombo ente, tida ada power. Bukan ente penguasa uti, dorang.”
Tiba-tiba lutut Mat Dolay terasa agak gemetar untuk berjalan…
***
