Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Pohuwato Capai Penggunaan 84,16 Persen Anggaran APBN 2018

Syarif : Ini Menjadi Bahan Evaluasi Kami Untuk Peningkatan Kedepannya

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Dengan pencapaian 84,16 persen anggaran APBN yang telah direalisasikan oleh Kabupaten Pohuwato di Akhir November 2018 kemarin, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo kembali menyerahkan DIPA APBN Tahun 2019 di Gedung Aula Panua yang dihadiri oleh  Bupati Syarif Mbuinga, Unsur Forkopimda serta seluruh OPD.

Dimana Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Fahma Sari Fatma, SE., AK,M.BA menyebutkan bahwa saat ini Kabupaten Pohuwato telah menyerap anggaran sekitar 618,56 Miliar dari Pagu Anggaran sebesar 746,65 Miliar, dan ini merupakan realisasi yang masih jauh dari harapan, karena pemerintah berharap realisasinya diatas 87 persen. Sehingga itu dirinya berharap angka ini sudah berubah sampai dengan hari ini.

“Selain itu izinkan kami menyampaikan bahwa penyerapan tersebut Kemenkeu juga menilai tata kelola dari pengelolaan anggaran kita. Dimana kita melihat sering kali sampai hari ini terjadi hal yang sifatnya pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk memperbaikinya di tahun 2019 mendatang. Sehingga gerakan pembangunan untuk masyarakat kita besar kita kejar dari awal tahun dan tidak menumpuk di akhir tahun saja,” Jelasnya. Seraya menambahkan.

Bahwa dirinya mengajak kepada seluruh kuasa pengguna anggaran untuk terus mengawal dan memperbaiki kualitas penggunaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya. Karena tentunya sangat diharapkan dengan direalisasikannya anggaran yang sudah dialokasikan ke seluruh satuan kerja tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat sampai ke desa dari awal tahun.

“Alokasi APBN tahun 2019 untuk Kabupaten Pohuwato, untuk seluruh satuan kerja lingkup Kabupaten Pohuwato terdapat alokasi sebesar 139,16 Milyar Rupiah. Sementara untuk alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 untuk seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato berjumlah 878,67 Milyar, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 817,33 Milyar,” paparnya.

Disamping itu kata Fahma Pemda Pohwuato juga menerima Insentif Daerah 32,32 Milyar. Dimana dana insentif daerah tersebut tidak diperoleh oleh seluruh daerah.

“Karena ini diraih berdasarkan capaian kinerja Kabupaten Pohuwato dimana mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK dan kinerja keuangan dinyatakan baik. Sehingga indikator kinerja menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan,” tambahnya.

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato lanjut Fahma juga mencapai opini tertinggi WTP dari BPK sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 2013.

“Jadi semenjak tahun 2018 Menteri Keuangan tidak lagi memberi penghargaan untuk yang mendapatkan WTP, tetapi hanya khusus kepada Pemda yang meraih WTP berturut-turut 5 kali dan itu salah satunya adalah Kabupaten Pohuwato. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya,” harapnya.

Sementara itu Bupati Syarif Mbuinga mengatakan bahwa pihaknya selalu membangun sinergitas, bahkan di tingkatan Forkopimda selalu memberi suport. Lebih khusus menyangkut pengelolaan keuangan.

“Dan dengan kerjasama kita semua, kita akan terus berupaya agar angka kemiskinan bisa berada hingga pada satu digit. Itu sesuatu yang terkesan tidak masuk akal, aka tetapi hal itu bisa saja diwujudkan tatkala kita bersinergi,” kata Bupati Syarif.

Prestasi penurunan angka kemiskinan lanjut Bupati Syarif bahwa itu bukan hasil kerja Pemda semata. Tetapi itu adalah hasil karya semua pihak, termasuk instansi vertikal yang notabene juga adalah sasarannya masyarakat Pohuwato.

“Untuk itu saya berharap melalui momentum penyerahan anggaran DIPA kita kelola anggaran kita lebih baik lagi. Banyak hal-hal penting yang perlu terus kita dorong beberapa anggaran yang memang terlambat penyerapannya. Dan itu tidak luput dari penyerahan anggaran yang memang terlambat penyerahannya ke daerah dan ada juga yang cepat penyerahan anggarannya tetapi masih berkutat dengan masalah teknis administrasi. Entah itu juknis, entah itu kaitan dengan masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Sehingga memberikan pengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami untuk peningkatan kedepannya,” pungkasnya. (FN01)

223 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments