Faktanews.com (Nasional) – Kabupaten Pohuwato, Program Transmigrasi yang seharusnya dapat memberikan peran penting dalam percepatan pembangunan Daerah serta merupakan bagian integral melalui pembangunan pemukiman dan kawasan dan pencapain strategi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dinilai tak berjalan sebagaimana mestinya.
Pasalnya program penempatan transmigran di Desa Panca Karsa 1, Kecamatan Taluditi hingga saat ini masih berpolemik, bahkan informasi terakhir yang didapatkan bahwa saat ini ada 7 Kepala Keluarga yang berasal dari Provinsi Banten belum menempati rumah yang seharusnya ditempati.
Hingga banyak pihak mengatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato yang bekerja secara profesional diduga telah menelantarkan 7 KK asal Provinsi Banten, sehingganya Surat Keputusan Bupati untuk nama-nama penerima bantuan harus di Verifikasi kembali.
Saat rapat dengar pendapat antar DPRD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (04/01) yang dilaksanakan diruang rapat, Anggota Komisi II Johannes R. Sampe sangat menyayangkan kinerja Disnakertrans yang tidak maksimal, dibuktikan dengan adanya 7 Kepala Keluarga yang belum mendapatkan bantuan dan parahnya lagi warga provinsi banten ini masih menumpang hidup dirumah warga lokal.
“Seharusnya komitmen yang dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terwujud, bahwa dalam penempatan para transmigran nanti, 50 kepala keluarga untuk penduduk lokal dan 50 kepala keluarga untuk penduduk luar daerah. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Disnakertrans, buktinya hingga dengan saat ini, masih ada 7 kepala keluarga yang berasal dari luar daerah yang juga sebagai pemilik sah program transmigrasi tersebut masih belum mendapatkan kepastian apakah mendapatkan bantuan tersebut, karena rumah dan lahan yang menjadi hak mereka diserobot oleh penduduk lokal, yang diduga kecewa dengan dengan janji dan kebijakan yang disampaikan oleh pihak Disnakertrans, Jangan cederai pemerintah daerah dengan kebijakan yang membuat masyarakat berselisih, perlihatkan kinerja yang baik serta tulus guna untuk kemajuan masyarakat dan daerah.” jelas Johannes
Dtempat terpisah, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Pohuwato Bahari Gobel saat diwawancarai awak media ini membenarkan adanya 7 Kepala Keluarga yang saat ini masih menumpang hidup dirumah-rumah warga lokal yang berada di Kecamatan Taluditi, pihak Dinas pun masih akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk mendapatkan solusi atas kejadian yang seharusnya tidak terjadi.
“Memang Benar Masih ada 7 Kepala Keluarga asal Banten yang belum menempati rumah mereka, hal itu disebabkan karena ada penduduk lokal yang memaksa untuk tinggal dirumah bantuan tersebut, sehingganya kami akan rapat kembali dengan Kepala Desa dan Camat untuk segera mendapatkan solusi atas permasalahan ini.”Tutup Bahari (Jho)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Akses berita Faktanews.com dengan cepat di WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vae1Mtp5q08VoGyN1a2S. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
