Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Demi meminimalisir adanya penyelewengan anggaran negara dalam setiap melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, Bupati 2 Periode Syarif Mbuinga diharapkan dapat memberikan solusi agar persoalan SPPD dapat teratasi.
Sehingganya Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato diharapkan menggunakan matode pengambilan gambar kegiatan serta melakukan transaksi non tunai dalam setiap melakukan perjalanan dinas.
Sebab dalam pengambilan gambar di setiap kegiatan serta melakukan transaksi non tunai dinilai mampu untuk meminimalisir adanya penyelewengan keuangan negara dalam setiap perjalanan dinas, dimana gambar dan transaksi tersebut akan menjadi bukti real ketika adanya pemeriksaan dari Lembaga Vertikal serta tak ada lagi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi Eksekutif maupun Legislatif.
Saat Fakta News mewawancarai salah satu Akademisi Kabupaten Pohuwato, Haris Hasan, SE mengatakan bahwa dirinya setuju dengan matode tersebut, sehingga setiap regulasi dapat terlihat dengan jelas dan tidak melampaui hak hukum pejabat yang melakukan perjalanan dinas.
“ Saya Kira Metode Itu Bagus, Hanya Saja Nanti Dilihat Regulasi Terkait Perjalanan Dinas Itu Gimana, Jangan Sampai Melampaui Hak Hukum Pejabat Yg Diperjalankan.” Jelas Haris
Ketika Fakta News menyinggung jika matode tersebut tidak disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah, apakah persoalan tentang adanya temuan dalam setiap SPPD ditiap tahun akan tetap diposisinya atau akan melampaui yang ada saat ini.?
Haris Hasan membenarkan adanya celah baik positif maupun negative, sebab persoalan ini ada pada niat dan kesempatan.
“ Pasti demikian, celah itu kan akan selalu ada dan disitulah wilayah yg berpotensi positif dan negatifnya. jadi bagi saya tergantung apakah ada niat yg tulus untuk mengatur itu lebih lanjut….yaa kalau tdk yaa begini terus…ini kan hanya persoalan niat dan kesempatan aja, dan Perlu Ada Formulasi Yg Tepat Bagaimana SPPD Itu Dilaksanakan, Tentu Memperhatikan Urgensix ” Tegas Haris.
Berbeda jawaban dengan aa yang katakan oleh salah satu Masyarakat Kecamatan Paguat, Ikbal Rasyid mengatakan bahwa Terkadang pengambilan gambar atau dokumntasi pada saat pelaksanaan kegiatan di luar daerah bisa di manipulasi, sertifikat Bimtek pun dapat di manipulasi.
“Biasanya pengambilan dokementasi atau gambar pun bisa di manipulasi ketika ada kegiatan, dan sertifikat biasa dibuat.” Jelas Ikbal
Ikbal pun menambahkan bahwa matode transaksi non tunai pun bisa diterapkan, akan tetapi tergantung jika ada Peraturan Bupati tentang hal itu.
Sebenarnya seperti itu juga bisa, namun ketentuan perjalnan dinas di atur oleh Perbub, Bisa saja pada mereka pelaksana kegiatan memohon kesediaan utk meminta peserta baik itu bimtek worksop atau koordinasi, di saat sudah ada penjukan siapa yang ikut dan tagihannya cair Bendahara langsung mentransfer biaya kontribusi tersebut.” Ungkap Ikbal seraya menambahkan
Biasanya tengah terjadi manipulasi dengan cara meminjam nama orang lain, jika terjadi bengkakan dalam penggunaan anggaran tersebut maka mungkin ada kelalaian dalam perhitungan (Fiktif)
“Pinjam nama, Laporan itu memang sering di manipulasi, berarti Fiktif biasanya ada yang kelebihan penghitungan, ada satu cara Pihak Pemda dalam hal ini, harus bekerja sama dgn pihak penerbangan setiap pesawat, minimal setiap per tiga bulan harus di mintakan many fest yakni daftar penumpang pesawat, itu khusus menjaga smpai fiktif sebelum pemberangkat, Dan slama ini upaya memfiktifkn pada saat di jkarta itu yang belum terdeteksi, sehingga Modusnya pas tiba di jakarta atau di hotel langsung menemui pantia dan menyampaikan bahwa keluarganya tiba-tiba sakit dan secepatnya harus pulang, panitia akan acc hal tersebut tinggal sorong uang 1 juta atau 5 ratus ribu langsung aman jika biaya kontribusi kegiatan 3.5000.000, berarti mereka bisa dapat uang saku 3 juta rupiah, dan langsung tinggal di hotel murah dan sertifikat di buat di senen.” Tegas Ikbal Bersambung (FN-01)
