Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Banyaknya aduan baik perkara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) hingga persoalan fee proyek dan ucapan terima kasih yang saat ini sementara bergulir di gedung parlemen menara ini, mulai mendapat tanggapan sinis dari warga Kabupaten Gorontalo. Pasalnya, penyelesaian seluruh aduan rakyat yang dinilai tidak sempurna dilaksanakan pun menunjukan eksistensi dan nilai dari kualitas Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo periode saat ini. Hal ini dikatakan Budiyanto Napu, SH.,MM, Warga Isimu.
Kata Budiyanto, publik saat ini mencermati penyelesaian perkara yang diadukan serta kualitas dalam mengambil keputusan yang bijak. Menurut Budiyanto, komposisi yang tidak jauh berbeda saat ini tentu dinilai masih bisa menunjukan taji-nya
” Banyaknya aduan ke komisi I yang menangani masalah pilkades, disini kita publik akan mencermati penyelesaian sengketa pilkades serentak. Akankah komisi I akan menjadi tempat mengadu dan menjadi penengah yang melahirkan keputusan bijak dari Anggota DPRD kabupaten Gorontalo periode ini terkait pilkades serentak. Tentu ini akan menjadi pertarungan untuk menunjukkan taji mereka kepada publik, mengingat komposisi ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, ” Ungkap Budi.
Budiyanto menambahkan bahwa persoalan berikut yang telah mengambil perhatian publik akan eksistensi DPRD dalam hal ini Komisi III, tentu harus menghasilkan keputusan yang bijak. Sebab, diperiode sebelumnya kata Budi terlihat sangat hebat karena berhasil menangani permasalahan rakyat yang salah satunya adalah perkara Pemakzulan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Fadli Hasan..
” Dan komisi III yang menangani permasalahan gratifikasi (Uang Terima kasih), harusnya juga melihat permasalahan yang menimpa Wakil bupati Kabupaten Gorontalo Fadli Hasan terkait rekaman yang pada saat itu berujung pada pemakzulan. sehingga yang menjadi pertanyaan saya, akankah DPDR kab Gorontalo periode ini masih bertaji seperti periode sebelumnya. Mengingat periode sebelumnya dan periode sekarang masih dengan komposisi yang sama,” Tambah Budi.
Terakhir, Budi meminta ketegasan dari DPRD dalam hal ini Wakil Rakyat yang saat ini berada di Komisi I dan III untuk memperlihatkan eksistensi yang seharusnya membela kepentingan rakyat.
” Kami selaku warga menunggu sejauh mana eksistensi anggota komisi 3 terkait fee dan komisi 1 sengketa pilkades serentak, dan saya selaku masyarakat berharap Mudah – mudahan para anggota DPRD tidak akan main mata dengan Eksekutif menyikapi fenomena terkait fee/uang terima kasih dan sengketa pilkades. Jangan seperti ubur – ubur, terlihat tapi tidak menyengat, menghilang tapi ketahuan,” Tutup Budi. (FN02)
