Oleh : Jhojo Rumampuk || Ketua DPD PJS Gorontalo
Rencana Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengalokasikan Rp 43 miliar pada tahun 2025 untuk proyek perbaikan jalan patut mendapat perhatian serius.
Meskipun infrastruktur merupakan kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas dan konektivitas masyarakat, kebijakan ini tampaknya kurang relevan jika dilihat dari perspektif prioritas pembangunan di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Sementara itu, arahan Presiden Prabowo tentang pentingnya swasembada pangan dan energi mencerminkan pemahaman mendalam terhadap situasi global yang tidak menentu.
Ketahanan pangan dan energi adalah fondasi penting untuk menjaga stabilitas nasional, terutama di daerah seperti Pohuwato yang memiliki potensi besar dalam sektor agrikultur dan sumber daya alam.
Dalam konteks ini, pengalihan anggaran besar seperti Rp 43 miliar untuk proyek jalan, tanpa pertimbangan dampak langsung terhadap masyarakat, tampak kurang sejalan dengan kebutuhan strategis lokal dan nasional.
Fokus pada infrastruktur seperti perbaikan jalan memang penting, tetapi tidak dapat dijadikan prioritas tunggal, terutama jika tidak disertai dengan program pemberdayaan masyarakat.
Di daerah seperti Pohuwato, di mana isu ketenagakerjaan, pemberdayaan petani, dan pengembangan UMKM masih menjadi tantangan besar, anggaran sebesar itu lebih baik diarahkan pada program yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya, pengembangan teknologi pertanian, pelatihan keterampilan untuk petani dan nelayan, serta penyediaan fasilitas energi terbarukan di pedesaan dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih nyata.
Program-program seperti ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam mendukung agenda nasional terkait hilirisasi komoditas.
Sejalan dengan instruksi Presiden, hilirisasi 26 komoditas utama harus menjadi perhatian daerah seperti Pohuwato yang memiliki potensi sumber daya alam.
Dana Rp 43 miliar tersebut bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur pengolahan hasil pertanian atau perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Selain itu, program pemberdayaan seperti koperasi pangan atau energi berbasis komunitas dapat memperkuat kemandirian masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan tidak hanya terlihat megah di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato perlu melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan.
Sebagian besar anggaran infrastruktur dapat dialihkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan pelatihan keterampilan masyarakat.
Pohuwato dapat menjalin sinergi dengan kementerian terkait untuk mengintegrasikan program nasional seperti hilirisasi komoditas dengan kebutuhan daerah.
Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan aspirasi masyarakat.
Menggunakan anggaran besar hanya untuk pembangunan jalan tanpa dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat bukanlah solusi berkelanjutan.
Pemerintah Pohuwato harus berani mengambil langkah lebih strategis dan berpihak pada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif. Semoga
