Faktanews.com – Kabupaten Pohuwato. Program pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan SDM di Bumi Panua Pohuwato kini mendapat sorotan tajam dari Pengurus Besar KPMIP yang menaungi sepuluh cabang diseluruh Indonesia, sorotan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk perwujudan fungsi Checks And Balances atas kebijakan Pemerintah.
Kepada Fakta News, Ketua Umum PB KPMIP Yopin Polutu bahwa Pengurus Besar KPMIP telah ikut andil membantu Pemerintah Daerah khususnya dinas terkait dalam ha ini mendata nama-nama dari tingkat cabang yang telah mengurus berkas beasiswa daerah dan telah menyerahkannya kepada dinas terkait.
“Meskipun kami menganggap hal itu tidak perlu kami lakukan karena sudah berbulan-bulan berkas masuk di Dinas terkait sehingga secara otomatis mereka memiliki data-data yang telah memasukan berkas, artinya buat apa ada para ASN yang digaji dan memiliki tunjungan besar lalu tidak serius dengan pekerjaannya terutama realisasi beasiswa daerah yang dapat membantu biaya pendidikan para mahasiswa, kasian daerah ini memberikan gaji dan tunjungan kepada para pegawainya namun malah sia-sia dan terkesan tidak serius dengan pekerjaan mereka.” Ungkap Yopin
Menurut Yopin, Pengurus Besar KPMIP bersikap membantu pekerjaan mereka sebagai ultimatum kepada Bupati Pohuwato selaku Kepala Daerah bahwa kami tidak main-main dalam peningkatan SDM, yang justru malah kami pertanyakan langkah Bupati sudah banyak membangun MOU dengan Perguruan Tinggi dalam mendorong peningkatan SDM Pohuwato.
“Jangan sampai itu hanya menjadi pencitraan belaka karena faktanya bantuan studi untuk para SDM yang sementara berjuang malah lambat dan terkesan tidak transparan di kami sehingga terjadi keterlambatan yang banyak menguras waktu hingga melewati pembayaran studi para mahasiswa yang ada di kampusnya, bahkan terakhir informasi kami dapatkan masih juga 240 orang kurang mampu tak kunjung belum ada pencairan. Jelas Yopin
Ditambahkannya lagi bahwa hal tersebut tak sejalan dengan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 yakni: “Beasiswa Daerah yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah tunjangan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pohuwato”.
“Berarti kesimpulannya bahwa beasiswa untuk membantu biaya pendidikan, jadi kalau terkesan lambat dan melewati batas pembayaran SPP mahasiswa yang ada di kampus bagaimana bisa membantu biaya pendidikan mereka, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah jangan terkesan menyibukan diri dengan pekerjaan atau aktivitas lain lantas menyia-nyiakan para mahasiswa yang sementara studi menempuh pendidikan baik didalam daerah maupun diluar daerah.” Tegas Yopin seraya menambahkan
PB KPMIP beberapa hari terakhir telah kooperatif membantu dan berkomunikasi aktif dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk merealisasikan apa yang menjadi penyampaian bapak Sekda Pohuwato saat aksi damai yang dilakukan di kantor Bupati Pohuwato pada tanggal 29 Agustus 2022 ,Dimana pihak KPMIP diminta untuk membantu Pemerintah Daerah untuk percepatan beasiswa daerah. Namun ternyata justru KPMIP menilai yang kurang kooperatif dan serius itu dari pihak Pemerintah Daerah itu sendiri terutama dinas terkait.
“Kami mendapat informasi katanya akan segera direalisasikan pencairannya, namun sampai dengan saat inipun faktanya tak kunjung ada pencairan untuk 240 orang kurang mampu. Bahkan info dari Kesra dalam sehari itu hanya akan bisa mentransfer 7 (tujuh) orang, ini ada apa?, kami khawatir kalau sistem bgini jalannya, pasti akan setahun lagi menunggu realisasinya. Jangan-jangan ada hal yang tidak transparan yang terjadi di tubuh Kesra itu sendiri atau sengaja menahan-nahan beasiswa daerah dengan membalut alasan-alasan yang tidak masuk akal. Apalagi diketahui jelas tahun ini ada sekitar 1,5 miliyar anggaran yang dikuncurkan Pemda Pohuwato terkait alokasi beasiswa mahasiswa yang didalamnya sudah termasuk S2 dan beasiswa 1 Dokter 1 Kecamatan. Begitu besar kuncuran anggaran ini tapi lambat realisasinya hingga tak dapat membantu biaya studi pendidikan mahasiswa.” Tegas Yopin
Terakhir kata Yopin bahwa pihaknya mencermati bila ada sebuah pekerjaan yang sulit direalisasikan oleh masing-masing dinas terkait, berarti ada sistem yang tidak berjalan termasuk Kepala Dinasnya. Sehingga PB KPMIP minta Bupati Pohuwato untuk turun langsung mengevaluasi dinas terkait karena kami sudah gerah dan tidak percaya lagi kepada bapak Sekda Pohuwato yang tetap masih ditemukan juga keterlambatan pencairan beasiswa hingga Beasiswa kurang mampu sejumlah 240 orang belum juga ada pencairan.
“Untuk itu secara tegas kami minta bila Bupati Pohuwato menemukan terdapat adanya sistem yang tidak berjalan dan terkesan lambat berarti kepala dinasnya tidak bekerja, dan fungsi-fungsi Sekda dalam mengontrol dinas terkait berarti juga tidak jalan, sehingga Bupati harus mengambil langkah tegas dengan memberikan panismen kepada jajarannya agar sistem bisa berjalan normal. Terakhir kami dari Pengurus Besar KPMIP karena masih menemukan informasi dan realisasi beasiswa yang kurang maksimal dan terkesan lambat. Maka Pengurus Besar KPMIP kembali akan mengintruksikan Cabang diseluruh Indonesia untuk menggelar aksi besar-besaran di Bumi Panua Pohuwato terutama meminta transparansi pengelolaan beasiswa di tubuh dinas terkait dan menyoroti Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Daerah bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pohuwato yang terkesan asal jadi dengan mamaksakan beberapa Pasal yang kontradiktif serta beberapa isu-isu Daerah lain yang akan berkembang dalam aksi jilid dua nanti.” Tutup Yopin (***)
Editor : Jhojo Rumampuk
