Oleh : Jhojo Rumampuk
Dalam sejarah institusi Polri, mungkin tak banyak kejadian sebusuk ini, seorang pelaku kejahatan lingkungan, Marten Yosi Basaur, terang-terangan menyebut dua oknum pejabat Polda Gorontalo sebagai penerima setoran ratusan juta rupiah dari aktivitas tambang ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum.
Ironisnya, tudingan keras itu tidak dibantah, tidak diselidiki, bahkan tidak direspon dengan wibawa. Yang terjadi justru… diam seribu bahasa.
Pembiaran yang Memalukan, Perseteruan yang Mempermalukan
Dalam kasus ini, yang paling mencolok bukan sekadar keberanian Marten menantang hukum, tapi diamnya Polda Gorontalo yang seolah-olah kehilangan nyali untuk menegakkan integritas.
Ketika Kapolres Boalemo berusaha bertindak, justru muncul ketegangan terbuka yang menyiratkan bahwa ada “tangan-tangan besar” yang tak ingin tambang ilegal disentuh.
Dan khalayak ramai mulai bertanya, di mana Kapolda Gorontalo? Mengapa diam? Apakah ini bentuk pembiaran? Atau justru… bagian dari skenario yang disengaja untuk membiarkan semuanya lewat hingga masa pensiun tiba?
Kita tidak sedang bicara soal isu kecil. Ini adalah dugaan korupsi, suap, dan kolusi dalam skala besar yang menyangkut aparat negara.
Ketika dua Kasubdit disebut menerima aliran uang kotor dari pelaku tambang ilegal, seharusnya Kapolda sebagai pimpinan tertinggi di wilayah hukum Gorontalo segera bertindak cepat, panggil, periksa, copot, dan laporkan.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kapolda Gorontalo seolah memilih membiarkan semua ini berjalan begitu saja, diam hingga waktu pensiunnya tiba dalam beberapa bulan ke depan.
Apakah ini bentuk kelalaian yang disengaja agar tidak menimbulkan kegaduhan di akhir masa jabatan? Ataukah ini bentuk kompromi diam-diam untuk menyelamatkan citra pribadi sambil membiarkan kehormatan institusi dikorbankan?
Kapolda Tidak Bisu, Tapi Memilih Diam
Tak ada satupun yang melarang Kapolda Gorontalo berbicara. Tapi ia memilih diam. Padahal suara rakyat sudah cukup lantang.
Media sudah menyuarakan. Aktivis sudah turun ke jalan. Bukti dan rekaman pengakuan pelaku sudah tersebar. Tapi tetap, institusi itu membisu.
Maka di sini semua masyarakat Gorontalo patut curiga, diamnya bukan karena tak tahu, melainkan karena terlalu tahu.
Dan inilah bahaya paling besar, ketika pimpinan tertinggi tak lagi berdiri untuk keadilan, maka sistem di bawahnya akan merasa sah untuk ikut kotor.
Gorontalo tidak bisa lagi berharap pada Polda-nya sendiri. Harus ada intervensi dari pusat. Mabes Polri harus turun. Tidak boleh ada toleransi untuk pelanggaran sekelas ini.
Jika dibiarkan, maka ini akan menjadi preseden mengerikan, bahwa asal seorang jenderal tinggal diam cukup lama, semua borok bisa tertutup oleh waktu pensiun.
Dan ini harus dihentikan.
Kita tidak sedang menunggu Kapolda pensiun dengan tenang. Kita sedang menunggu Polri membersihkan dirinya sebelum kepercayaan masyarakat habis total.
Jika tudingan Marten Yosi Basaur benar, maka dua oknum Kasubdit harus segera diperiksa, dicopot, dan diproses hukum.
Dan jika pembiaran ini memang disengaja oleh pucuk pimpinan, maka kita semua juga berhak tahu, bahwa kehormatan Polri di Gorontalo dikorbankan demi kenyamanan pribadi seorang jenderal yang tak lagi peduli pada institusinya.
Diam boleh jadi emas. Tapi dalam kasus ini, diam adalah racun. (Bersambung)
