Oleh : Jhojo Rumampuk
Pergantian pucuk pimpinan di institusi kepolisian sering kali menjadi harapan baru bagi masyarakat, terutama di Bumi Panua yang menghadapi berbagai permasalahan hukum yang kompleks.
Salah satunya adalah tambang ilegal yang berada di KM 18 Kecamatan Popayato Barat, yang hingga kini masih menjadi momok buruk terhadap institusi Polri tanpa solusi nyata.
Ketika AKBP Winarno, S.H., S.I.K. menjabat sebagai Kapolres Pohuwato, harapan akan penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal begitu tinggi.
Namun, seiring waktu, publik melihat bahwa harapan itu hanya sebatas angan-angan. Tidak ada tindakan tegas yang signifikan, apalagi yang mampu benar-benar menghentikan praktik tambang ilegal yang diduga melibatkan berbagai kepentingan.
Kini, tongkat kepemimpinan telah berpindah ke tangan AKBP Busroni, S.I.K., M.H. Pertanyaannya adalah, akankah ia melanjutkan sikap pasif pendahulunya, atau justru menunjukkan keberanian dan komitmen dalam menegakkan hukum?
Sementara, aktivitas pertambangan liar di KM 18 sudah sangat masif. Berdasarkan data terakhir, pelaku PETI di KM 18 sudah menggunakan 3 Alat Berat Amfibi di bagian wilayah sungai.
Tambang ilegal di Popayato bukan sekadar isu lingkungan semata, tetapi juga mencerminkan lemahnya dan hancurnya penegakan hukum dan potensi keterlibatan berbagai oknum di dalamnya.
Selama ini, masyarakat disuguhkan dengan berbagai janji pemberantasan, namun faktanya aktivitas ilegal ini masih berjalan lancar.
Jika AKBP Busroni memilih untuk mengikuti jejak pendahulunya yang oleh sebagian masyarakat dicap sebagai “pengecut” dalam menangani masalah ini maka dapat dipastikan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin merosot.
Sebaliknya, jika ia berani mengambil langkah tegas, membersihkan keterlibatan oknum, dan menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu, maka inilah momentum bagi Polres Pohuwato untuk membuktikan integritasnya.
Pada akhirnya, Pohuwato dan masyarakatnya harus memilih. Apakah Kapolres Pohuwato yang baru ini bisa menjawab dengan tindakan nyata dalam menindaki PETI KM 18 secara tegas dan profesional?
Dan kembali dipertontonkan kembali Drama kolosial dengan pernyataan-pernyataan normatif yang selalu diulang-ulang setiap ada pergantian pimpinan.
Ataukah ia hanya akan menjadi bagian dari rantai kepemimpinan yang membiarkan tambang ilegal tetap eksis tanpa konsekuensi hukum yang jelas? Waktu yang akan menjawab.
