faktanews.com – Tajuk. Baru-baru ini, pernyataan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, bahwa dirinya mengalami upaya suap oleh salah satu utusan PT. PETS telah mengguncang opini publik.
Klaim ini dengan cepat dibantah oleh pihak PT. PETS dalam pernyataan resmi mereka, menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Dalam kasus ini, muncul pertanyaan besar: apakah tuduhan Thomas Mopili memiliki dasar yang kuat, atau justru merupakan bentuk pembohongan publik yang dapat mencoreng kredibilitasnya sebagai pejabat negara?
Sebagai pejabat publik, Thomas Mopili memiliki kewajiban untuk menyampaikan setiap dugaan praktik korupsi yang diketahuinya. Jika benar ada upaya suap, maka langkahnya mengungkap kasus ini patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi dan komitmen melawan korupsi.
Namun, tanpa adanya bukti konkret atau tindak lanjut hukum yang jelas, klaim semacam ini berpotensi menjadi sekadar manuver politik yang dapat merugikan pihak yang dituduh, dalam hal ini PT. PETS.
Respons PT. PETS: Klarifikasi atau Pembelaan Diri?
Di sisi lain, bantahan PT. PETS juga menimbulkan tanda tanya. Pernyataan mereka yang menegaskan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi merupakan langkah wajar untuk mempertahankan reputasi perusahaan.
Namun, apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada upaya suap seperti yang dituduhkan? Jika PT. PETS merasa difitnah, langkah hukum terhadap pernyataan Thomas Mopili bisa menjadi jalan yang lebih konkret untuk membuktikan kebenaran.
Tanpa bukti yang kuat, publik hanya dihadapkan pada dua versi cerita yang saling bertentangan. Oleh karena itu, investigasi independen oleh aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat diperlukan.
Jika tuduhan Thomas Mopili terbukti benar, maka ini menjadi indikasi serius tentang masih maraknya praktik suap dalam dunia bisnis dan pemerintahan di Gorontalo. Sebaliknya, jika tuduhan ini ternyata tidak berdasar, maka ada kemungkinan bahwa Ketua DPRD telah melakukan pembohongan publik, yang tentu saja dapat berdampak serius pada kredibilitas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.
Tanpa adanya bukti yang jelas, publik akan terus berspekulasi tentang siapa yang sebenarnya berbicara jujur dalam kasus ini. Jika Thomas Mopili yakin dengan tuduhannya, ia seharusnya membawa bukti konkret dan melaporkan hal ini secara resmi kepada aparat hukum.
Sebaliknya, jika PT. PETS merasa dirugikan, mereka juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Yang jelas, kebenaran harus diungkap agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam polemik ini. Apakah ini murni perjuangan melawan korupsi atau sekadar intrik politik? Hanya waktu dan penyelidikan hukum yang bisa menjawabnya.
