Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Polemik pengalihan insentif Guru PAUD di kabupaten Boalemo belum juga temui titik terang. Pasalnya Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga yang dinilai paling bertanggung jawab atas pengalihan insentif tersebut, terkesan melempar tanggung jawab kepada Dinas Sosial dan PMD.
Kepala Dikpora Boalemo Sherman Moridu melalui Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Mansur Arapa ketika ditemui Faktanews mengatakan bahwa terkait Insentif Guru Paud, seharusnya dijelaskan oleh Dinas Sosial PMD. Hal ini menurut Mansur, kesepakatan tersebut juga sepengetahuan banyak pihak termasuk Dinas Sosial PMD.
” Coba di hubungi juga Dinas Sosial, karena juga mereka yang tahu persoalan ini. Jangan sampai terkesan bahwa ini hanya maunya Dinas Pendidikan” Ungkap Mansur Arapa, Pada Rabu (21/08).
Mansur juga mengatakan bahwa pengalihan insentif Guru PAUD sepertinya belum sepenuhnya tersosialisasikan ke seluruh desa. Hal ini kata Mansur masih kurangnya pemberitahuan, sebab sebahagian Desa telah mencairkan (membayar) insentif para guru Paud itu.
” Saya melihat bahwa belum ada sosialisai dari Dinas PMD ke desa, sehingga mereka belum mengetahui persoalan ini. Karena di desa – desa lain sudah di bayarkan insentif nya, dan kalau ada yang belum di bayarkan mungkin masih berkaitan dengan mekanisme yang ada desa. Jadi persoalan ini sudah bukan lagi di tingkat daerah, tapi sudah teman-teman di desa,” UjarKata Mansur.
Mansur menambahkan bahwa bukan berarti peangalihan insentif ini tidak lagi menjadi tanggung jawab pihaknya, namun terkait dengan insentif guru Paud kata Mansur sudah menjadi tugas dari Dinas Sosial PMD.
” Bukan berarti kita melepas persoalan ini, tapi jika berbicara soal insentif sudah ranahnya PMD. Akan tetapi bukan berati Dikpora melepas begitu saja persoalan PAUD, ada ranah lain yang masih berakaitan dengan Dikpora. Jadi yang sudah tidak ada lagi di dinas pendidikan hanya pembayaran insentif Paud,” Tambah Mansur.
Terakhir Mansur menegaskan bahwa persoalan insentif Paud telah di bahas di tingkat daerah.
“Jadi persoalan ini sudah dibicarakan di tingkat daerah, yang di hadiri oleh Pak Wabup, Pak Sekda, Disos PMD, Dikpora, Inspektorat, dan BPKP. Dan membahas sampai tuntas hingga tidak ada lagi persoalan,” Pungkasnya. (FN12)
