Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Niat berangkat Bupati Nelson Pomalingo ke Polandia pada 3 Desember nanti, menuai banyak protes dari banyak pihak. Pasalnya, urusan daerah yang saat ini masih menumpuk menjadi salah satu point yang banyak disuarakan termasuk dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo.
Kepada FaktaNews, Anggota DPRD KabGor Iskandar Mangopa menguraikan protesnya terkait dengan rencana pemberangkatan Bupati Nelson ke Polandia. Menurut Iskandar, Bupati harus tahu membedakan mana urusan wajib maupun yang tidak wajib. Apalagi keberangkatan Bupati Nelson ini bertepatan dengan belum selesainya pembahasan APBD Tahun anggaran 2019 yang tentunya menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislative.
“ Bupati harusnya mampu membedakan mana urusan wajib dan mana urusan tidak wajib, karena APBD itu urusan wajib yang saat ini ditunggu oleh rakyat. Apakah aspirasi mereka yang disampaikan baik melalui musrembang maupun reses apakah terakomodir atau tidak..??? ini malah melakukan perjalanan dinas ke eropa yakni polandia, sementara APBD yang menjadi tanggung jawab bersama yakni eksekutif maupun legislatif belum jelas adanya. Jangankan APBD, KUA PPAS saja pun belum. Makanya keberangkatan Bupati keluar negeri harus dilihat apa dampaknya ke rakyat , sementara Paripurna tidak bisa diwakilkan terkecuali yang bisa mewakili yakni wakil bupati. Disatu sisi kajian kami di DPRD penurunan kemiskinan belum sesuai harapan kita semua, makanya dengan APBD tahun ini yang juga adalah APBD terakhir kami di DPRD, hasilnya harus terasa di masyarakat terutama pada pengurangan angka kemiskinam di Kabupaten Gorontalo. ‘’ Ketus Iskandar.
Lanjut Iskandar,banyaknya problem yang belum tuntas selain kemiskinan dan pengangguran membuat pihaknya geram dengan kunjungan – kunjungan ke luar negeri yang menurutnya tidak memberikan dampak yang signifikan kepada rakyat di Kabupaten Gorontalo. Kata Iskandar, dirinya menilai Bupati Nelson hanya memandang sebelah mata persoalan masyarakat termasuk masalah gagal panen dan ambruknya harga kelapa.
“ Tujuan APBD itu hanya 2, menurunkan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Maka kami di DPRD tidak setuju dan protes keras terkait dengan kunjungan bupati keluar negeri, sementara masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan. Kami ambil contoh pasar limboto yang semeraut, jembatan polohungo yang belum tertangani dan ini sangat membutuhkan penanganan yang serius karena ini menyangkut roda perekonomian masyarakat serta butuh eksekusi langsung pemimpin. Ini sikap yang ditunjukan adalah sifat yang menganggap enteng semua masalah. “ Tegas Iskandar.
Ditambahkannya, bahwa setelah Polandia rencana pemberangkatan Bupati Nelson kata Iskandar dirinya mendapat info Negara yang akan dikunjungi berikutnya adalah Rusia. Sehingganya sebagai partai koalisi dengan pemerintahan pusat, Iskandar akan mengusulkan ke Presiden RI agar segera mengangkat Bupati Nelson sebagai Menteri Luar Negeri jika hanya mementingkan perjalanan tersebut yang notabene tidaklah wajib untuk dilaksanakan.
“ Belum hilang dari ingatan kita bahwa sebulan lalu, dia (Bupati Nelson, red) baru dari jepang. Bulan depan ke Polandia dan info berikutnya ke Rusia. Kasihan uang rakyat yang dipungut melalui retribusi daerah kemudian digunakan pada hal – hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Kalau begini terus, sebagai partai koalisi dengan pemerintahan pusat, saya akan segera mengusulkan ke Presiden Jokowi agar segera mengangkat dia sebagai Menteri Luar Negeri saja. “ Tutup Iskandar. (FN02)
