Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Polemik rencana keberangkatan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo ke Polandia selama 11 (Sebelas) hari ini terus menuai protes oleh beberapa kalangan. Selain dari DPRD KabGor, Organisasi – organisasi kemasyarakatan pun angkat bicara.
Taufik Buhungo, Pentolan Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) mengatakan bahwa ketika mendapatkan foto surat Gubernur Gorontalo dengan Nomor : 099/267/PEMKESRA terkait izin perjalanan dinas luar negeri Bupati Gorontalo tanggal 14 November silam, pihaknya langsung memberikan respon yang tidak setuju. Pasalnya, kata Taufik saat ini Daerah masih sangat membutuhkan Bupati Nelson terkait urusan – urasan yang wajib untuk daerah.
“ Setelah kami melihat surat Gubernur Gorontalo terkait rencana perdis Bupati Gorontalo ke Polandia, menurut kami pak bupati tidak peduli terhadap daerah. Dimana dia (Bupati Nelson,red) seenaknya meninggalkan daerah padahal saat ini sangat dibutuhkan peran bupati untuk menentukan kebijakan – kebijakan persoalan daerah. Apalagi saat ini sudah menjelang akhir tahun, tentu pembahasan atau paripurna yang diselenggarakan di DPRD tidak bisa diwakili kecuali oleh Wakil Bupati. Herannya dia lebih mementingkan perdis keluar negeri sementara APBD untuk Tahun depan belum dibahas, ini aneh.” Urai Taufik.
Taufik menambahkan bahwa jika Bupati tetap memaksakan untuk keluar negeri tanpa memikirkan kondisi daerah saat ini, menurutnya adalah sebuah hal yang perlu disesali karena Bupati Nelson kata Taufik hanya lebih mementingkan ego pribadinya daripada rakyatnya..
“ Pak Bupati hanya sibuk dengan agenda – agenda keluar negeri, padahal kondisi daerah ini perlu dipikirkan dan diperhatikan yang hanya lewat kebijakan – kebijakannya. Kalau tetap memaksakan ke luar negeri yang notabene itu adalah urusan yang tidak wajib, maka kita semua bisa menilai bahwa Bupati hanya lebih mementingkan egonya dari pada rakyat yang saat ini dilanda kesusahan baik petani yang gagal panen maupun harga kelapa yang sudah turun. Buat apa keluar negeri sementara program kelapanya disini gagal, padahal lebih baik naikan saja harga kelapanya daripada memaksakan petani untuk menanam. ” Tegas Taufik.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Iskandar Mangopa kembali menegaskan bahwa perdis Bupati keluar negeri tersebut sebenarnya tidak jadi masalah, jika urusan wajib didaerah itu sudah terselesaikan.
“ Sekali lagi kalau urusan wajib sudah terselesaikan silahkan saja, jangankan keluar negri keluar angkasa pun kami persilahkan. kalau bisa tidak usah pulang juga tidak ada masalah, perjalanan dinas itu hanya hak tapi bukan wajib apalagi sudah bicara luar negeri. Coba bayangkan, Dalam jangka 1 tahun ini bupati kabupaten gorontalo sudah berapa kali keluar negeri. Ini sangat – sangat keterlaluan, oleh karena itu perlu saya tegaskan bahwa sebagai partai pengusung pak Jokowi mengusulkan kalau bisa bupati gorontalo diangkat saja menteri luar negeri.” Tegas Iskandar.
Perlu diketahui, rencana perjalanan dinas bupati Nelson Pomalingo ke Polandia ini sebagai narasumber Paviliun pada kegiatan COP – 24 United Nations Framework Convention on Climate Change yang akan dilaksanakan di kota Katowice dari tanggal 3 Desember hingga 14 Desember 2018.(FN02)
