Foto : Jhojo Rumampuk

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Usai melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Boalemo, kini massa aksi yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Penegak Reformasi menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan tuntutannya terkait 14 Program manis dari Pasangan DAMAI.

Massa aksi pun diterima Ketua DPRD Boalemo Oktohari Dalanggo yang didampingi oleh Ketua Komisi I Sandi Taliki, dalam dialog kali ini terdapat beberapa indikasi akan adanya kebocoran anggaran APBD selama 5 Tahun jika 14 Program yang menjadi unggulan pasangan DAMAI akan tetap direalisasikan.

Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Oktohari Dalanggo mengatakan bahwasanya apa yang dimaksudkan dalam RPJMD tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi untuk Kabupaten Boalemo telah melayangkan surat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa RPJMD itu harus diserahkan selambat-lambanya 6 Bulan pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, saat ini belum 6 bulan, kami telah mendapatkan laporan dari Sekretariat Dewan sudah ada surat masuk dari Pemda jumat kemarin tentang RPJMD, nnti begitu masuk ada mekanisme di Dewan dan akan kami bahas dalam Rapat Pimpinan kemudian masuk dalam Rapat Musyawarah apakah hal tersebut akan kami paripurnakan atau ada mekanisme lain, dan hari ini sebagai pimpinan saya akan pelajari kembali hal itu.” Jelas Okto

Ditambahkannya lagi, bahwa jika kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) akan ditambahkan sebesar 50 persen, maka untu Tahun 2018 hingga Tahun 2022 Kabupaten Boalemo tidak akan ada pembangunan lagi, sebab kondisi Dana Alokasi Umum (DAU) hanya berkisar 420 Miliar.

“Saat ini kita masih menggunakan APBD dari pemerntahan sebelumnya, nantinya 14 Program yang disebut-sebut itu dan kami pun belum tau isinya apa, nanti hal tersebut akan diajukan oleh Pemerintah Daerah, namun syukur alhamdulillah pihak Pemda telah mengajukannya sebelum memasuki batas waktu 6 bulan.” Terang Okto seraya menambahkan

“ Sebelum dijelaskan lebih pnjang, ini hanya ilustrasi, posisi APBD kita sekarang 900 Miliar, dana DAU berkisar sekitar 400 Miliar lebih dimana masalah gaji-gaji dan lain sebagainya  diambil dari dana tersebut, sementara Pedapatan Asli Daerah kurang lebih 30 Miliar, hal itu pun dikarenakan pendapatan pajak kita berkurang, kalau mengenai anggaran DAK, semua sudah jelas, sebab porsi-porsinya sudah ditetapkan, dan yang akan kami perhtungkan nanti yakni masalah kemampuan keuangan kita, saya kasih gambaran, seluruh gaji pegawai, aparat desa dan yang lain-lain itu semuanya diambil dari Dana Alokasi Umum, PAD tanpa DAU itu tidak cukup 500 Miliar, posisi DAU tahun 2017 kita sekitar 420 Miliar, bayangkan gaji pegawai secara keseluruhan baik gaji pokok diluar dari tunjungan kinerja itu 203 Miliar lebih, posisi TKD sekarang jika belum ditambahkan sekitar 65 miliar, kalau mau ditambahkan 50 Persen pada saat sekarang ini berarti harus disiapkan kurang lebih 32 Miliar lebih, sehingga TKD sekarang jika ditambahkan dengan sekarang sekitar 100 Miliar, kalau ditambahkan gaji pegawai 203 Miliar dan 100 Miliar TKD berarti sudah 300 miliar lebih, dan itu belum tujangan Aparat Desa, berarti Kabupaten Boalemo tidak ada pembangunan lagi, oleh sebab itu, mudah-mudahan Pak Bupati akan terus berjuang dan tentu kita yang ada di DPRD akan terus mendorong agar program yang baik ini.”Tutup Okto (FN-01)

1,455 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini