Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Berawal dari perkembangan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan polemik pembentukan Pansus fee proyek dengan Uang ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Syamsul Baharudin, mulai mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pasalnya, Kabupaten Gorontalo saat ini akan melakukan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah yang dikhawatirkan akan merembes hingga ke pesta rakyat itu.
Adhan Dambea dalam pandangannya mengungkapkan bahwa persoalan – persoalan yang saat ini diperhadapkan dengan DPRD Kabupaten Gorontalo itu harus membutuhkan perhatian dan keseriusan dari Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase. Menurut Adhan, Posisi Ketua DPRD harus obyektif didalam melihat persoalan yang ada.
” Nah saya kira ini DPRD walaupun ketuanya dari PPP tapi obyektiflah, jadi ketua DPRD harus obyektif melihat persoalan. Jangan karena ketua PPP kemudian Bupatinya ketua Wilayah, kemudian semua persoalan ditutup – tutupi dan sebenarnya tidak boleh begitu,” Terang Adhan.
Menyinggung hasil RDP fee proyek, Adhan Dambea menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk menutup walaupun tidak cukup bukti. Kata Adhan, jika itu diikuti dengan keseriusan dari DPRD Kabgor maka harus ada rekomendasi berdasarkan mekanisme yang seharusnya.
” Komisi III mengatakan tidak cukup bukti sebenarnya tidak ada alasan, Kalau mereka serius maka harus ditingkatkan ke Pansus. Jadi Komisi III merekomendasikan kepada Ketua DPRD, lalu Ketua DPRD membicarakan hal tersebut di Badan Musyawarah dan yang terakhir dijadwalakan Rapat Paripurna pembentukan Pansus. Itu langkah – langkah yang seharusnya dilakukan oleh Komisi III, bukan meng klaim bahwa itu (Laporan LSM,red) tidak cukup bukti, dari mana mereka tau itu tidak cukup bukti sementara belum ada upaya untuk mencari bukti – bukti yang benar, nah itu yang masalahnya dan saya minta mereka untuk seriuslah,” Tegas Adhan. (FN02)
