Faktanews.com, Pohuwato – Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk mengkaji ulang pembangunan pabrik pengolahan arang tampurung oleh PT Surabaya Trading Indonesia di Kecamatan Randangan. Pasalnya, proyek tersebut diduga melanggar aturan tata ruang dan tidak melalui koordinasi dengan DPRD.
Beni menegaskan bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga setiap keputusan terkait investasi di daerah harus melalui komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Namun, pembangunan pabrik ini sama sekali tidak diketahui oleh DPRD, bahkan tidak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah.
“Pembangunan ini pernah disoroti oleh aliansi AMPERA. Saya dan Wakil Ketua DPRD waktu itu sempat turun ke lapangan, dan kami tidak tahu menahu soal proyek ini. Pemerintah daerah, termasuk Sekda, juga tidak pernah menyampaikan informasi terkait kepada kami. Inilah yang kami sesalkan. Jika ada investasi, seharusnya ada komunikasi,” tegas Beni Nento.
Selain minimnya koordinasi, Beni juga menyoroti pelanggaran aturan dalam pembangunan pabrik ini. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), zona industri telah ditetapkan di Kecamatan Paguat, bukan di Randangan. Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) belum terpenuhi, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR.
“Kami mendapati bahwa tahapannya masih ada yang dilanggar. Izin-izin penting seperti SIMBG dan IMB belum ada, tetapi pembangunan sudah berjalan. Jika semua perizinan belum terpenuhi, maka kami di DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk menghentikan sementara proyek ini,” tegasnya.
DPRD Pohuwato berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan kajian ulang sebelum proyek ini berlanjut. Transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta komunikasi yang baik antara semua pihak menjadi kunci dalam memastikan investasi yang berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat.
