Oleh : Jhojo Rumampuk || Ketua DPD PJS Provinsi Gorontalo
Faktanews.com – Opini. Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Popayato CS menjadi isu serius yang mengancam kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam hal kerusakan lingkungan dan krisis air bersih.
Namun, yang lebih memilukan adalah sikap bungkam perwakilan rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Boalemo-Pohuwato, khususnya Popayato CS, yang seharusnya menjadi suara masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ini.
Penulis yang juga sebagai warga keturunan dari wilayah barat Pohuwato yang melakukan kritik atas kinerja para wakil rakyat ini bukan tanpa alasan.
Ketika masyarakat tengah bergulat dengan dampak lingkungan, termasuk kesulitan mendapatkan air bersih, para perwakilan justru lebih sibuk menjaga citra politik mereka daripada menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang telah memilih mereka.
Ketika seorang wakil rakyat memilih bungkam di tengah persoalan yang nyata dan mendesak, hal itu bukan hanya bentuk kegagalan dalam menjalankan amanah, tetapi juga pengkhianatan terhadap prinsip dasar demokrasi.
Fungsi legislatif yang mencakup pengawasan, advokasi, dan pengambilan kebijakan demi kepentingan rakyat, menjadi tidak bermakna jika perwakilan rakyat lebih mementingkan pencitraan. Sehingga saya berasumsi bahwa ini adalah ketidakadilan yang nyata dan dibiarkan saja oleh para Anggota DPRD baik Kabupaten dan Provinsi.
Air Bersih, Harga yang Harus Dibayar
Dengan adanya aktivitas PETI yang tidak terkendali, sumber-sumber air yang menjadi kebutuhan vital masyarakat kini tercemar. Ironisnya, dampak ini dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi oleh wakil mereka di pemerintahan.
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa penderitaan ini sering kali diabaikan demi kepentingan politik sempit atau relasi dengan pihak-pihak yang diuntungkan dari aktivitas tambang ilegal.
Wakil rakyat seharusnya berada di garis depan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang sudah 3 Bulan dilakukan oleh para mahasiswa asal Popayato.
Para perwakilan dari Dapil Boalemo-Pohuwato memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan nyata terhadap PETI.
Ketika lingkungan rusak dan kebutuhan dasar seperti air bersih terancam, wakil rakyat harus bersikap tegas untuk memastikan keberlanjutan hidup masyarakat.
Wakil rakyat memiliki wewenang untuk mendorong investigasi mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tambang ilegal, termasuk jika ada oknum aparat atau pejabat yang terlibat.
Kritikan adik-adik Mahasiswa adalah suara penting yang harus didengar oleh para wakil rakyat. Sikap bungkam bukanlah solusi, melainkan cermin dari keberpihakan yang bias.
Jika para perwakilan rakyat terus membiarkan keadaan ini tanpa tindakan, mereka berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Isu PETI di Popayato CS bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga ujian integritas bagi wakil rakyat. Ketika pencitraan politik lebih penting daripada penderitaan rakyat, maka demokrasi kita telah kehilangan maknanya.
Para perwakilan dari Dapil Boalemo-Pohuwato harus segera bertindak untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mewakili rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Jika tidak, sejarah akan mencatat mereka para wakil rakyat yang terhormat itu sebagai pengkhianat amanah rakyat sekaligus termasuk dalam golongan Para Bangsat Daerah. Semoga saja itu tidak terjadi
