Oleh : Jhojo Rumampuk - Direktur PT. Fakta Media Butota
Hari ini tanggal 19 Maret 2024, Kota Gorontalo merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-296.
Hari Ulang Tahun (HUT) biasanya menjadi momentum penting, tidak hanya disambut dan dirayakan dengan penuh suka-cita dan semeriah mungkin, tapi juga, menjadi momentum penting untuk melakukan “intropeksi” dan evaluasi diri tentang berbagai hal dengan menggunakan indikator-indikator yang jelas,terukur dan obyektif.
Atas dasar itulah, maka sejatinya momentum HUT Kota Gorontalo kali ini, rasa-rasanya tidak cukup hanya dipandang sebagai hari yang “sakral”, tapi juga ada sisi lain yang perlu ditelaah dan menjadi bahan renungan bersama tentang “skandal” sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo yang menggunakan dana PEN yang seolah “Tapiaro” sehingga tidak bisa dibiarkan dan didiamkan begitu saja.
Apalagi, HUT Kota Gorontalo kali ini, merupakan ulang tahun terakhir kepemimpinan Marten Taha sebagai Walikota Gorontalo yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Juni 2024 mendatang.
Dalam konteks ini, sangat jelas terlihat, bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, Marten Taha nampaknya tengah berusaha mendesain bagaimana kepemimpinannya akan dipersepsikan oleh publik akan berakhir secara “Husnul khatimah”.
Tidak heran jika Marten Taha dalam beberapa bulan terakhir ini begitu getol menghimpun berbagai “penghargaan” yang identik dengan prestasi dari banyak pihak yang kemudian dipublikasikan secara sistematis dengan target utama membentuk opini publik bahwa kepemimpinannya berakhir dengan kesan yang baik.
Boleh saja seberkas penghargaan dalam bentuk “Surat” itu ditumpuk dalam meja dan menghiasai dinding dan tembok yang kokoh, namun jangan lupa tumpukan penghargaan yang “Tersurat” itu tidak akan mampu menutupi fakta yang “Tersirat” tentang berbagai noda yang ditabur selama periode kepemimpinan di Kota Gorontalo.
Bisa saja HUT Kota Gorontalo kali ini sebagai momentum terakhir kepemimpinan Marten Taha dapat didesain “semeriah” mungkin, namun kemeriahan itu tidak mungkin “menetralisir, membersihkan apalagi menghapus fakta di lapangan tentang bagaimana carut-marutnya kebijakan pemerintahan Marten Taha dalam 5 tahun terakhir ini, terutama pembangunan sejumlah infrastruktur di Kota Gorontalo yang menggunakan dana PEN yang terkesan amburadul.
Itu artinya, boleh-boleh saja HUT Kota Gorontalo kali ini dirayakan dengan begitu “meriah” tapi rasa dan frasa publik yang juga merasa “merinding” dengan fakta pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana PEN di Kota Gorontalo tentu sulit pula untuk dihindari.
Karena sesungguhnya, hari ulang tahun sebuah daerah, bukan milik pemimpin dan pemangku kebijakan, tapi juga milik rakyat yang bebas dan merdeka untuk mengekspresikan kesan-pesan, rasa dan frasa tentang kondisi daerahnya, tentang pemimpin dan pemerintahannya.
Kecurigaan adalah sebuah kemerdekaan yang tidak akan mudah pupus oleh setumpuk surat penghargaan dan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta pencitraan politik agar terlihat baik.
Jika Kepala Daerah lebih mengutamakan pencitraan politik daripada pembangunan infrastruktur daerah, maka dapat terjadi beberapa dampak negatif, antara lain:
Pencitraan politik dapat menyebabkan Kepala Daerah lebih fokus pada proyek-proyek infrastruktur yang bersifat simbolis atau kosmetik untuk meningkatkan popularitas mereka, daripada proyek yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan pemborosan anggaran.
Jika pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cepat demi pencitraan politik, maka kualitas proyek bisa menjadi korban. Proyek mungkin dikerjakan dengan cepat tanpa memperhatikan standar teknis dan kualitas konstruksi yang baik, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan infrastruktur yang rentan terhadap kerusakan dan memerlukan perbaikan berkala.
Secara keseluruhan, ketika Kepala Daerah lebih mengutamakan pencitraan politik daripada kepentingan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dapat menyebabkan pemborosan ketidakadilan dalam pembangunan, penurunan kualitas infrastruktur, korupsi, dan dampak lingkungan yang merugikan.
Sampai kapanpun, Sejarah tidak akan pernah bisa memberi maaf kepada mereka yang dianugerahi kewenangan, kesempatan dan kekuasaan, namun tidak digunakannya untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan di depan matanya,
Oleh karena itu, kepada pihak yang berwenang sudah sepatutnya untuk tidak membiarkan masyarakat larut apalagi terjerumus dalam prasangka, terjebak dalam kecurigaan,melainkan segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk memberikan rasa “kepastian” terhadap sejumlah obyek berupa pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo yang sangat nampak jelas menyuguhkan ruang ekspektasi yang mencurigakan.semoga. (***)
