Faktanews.com – Pohuwato. Anggota Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Pohuwato, Rian Lalu, menyampaikan bantahan keras atas pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu tokoh muda Gorontalo, Ilham S., yang menyebut bahwa Ketua APRI Pohuwato Limonu Hippy sedang menggiring opini dan menutup mata terhadap fakta lapangan terkait peran Revan Saputra Bangsawan (RSB) dalam proses terbitnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Pohuwato.
Dalam pernyataan resminya kepada sejumlah awak media, Rian menyayangkan sikap Ilham yang dianggap tidak memahami proses dan sejarah pengusulan WPR di Pohuwato yang sudah berlangsung jauh sebelum kehadiran RSB di daerah tersebut.
“So dari berapa kali kita ganti Pj Gubernur, itu WPR sudah ada dan teman-teman APRI menyaksikan itu bersama-sama di Provinsi. Bagaimana mungkin dia klaim seolah-olah super hero yang mendorong WPR?” tegas Rian dengan nada kecewa
Rian menegaskan bahwa klaim sepihak yang menyebut peran besar RSB dalam mendorong terbitnya WPR adalah bentuk manipulasi informasi yang menyesatkan. Ia juga menolak narasi yang mencoba menonjolkan individu tertentu dalam proses yang seharusnya merupakan hasil perjuangan kolektif masyarakat penambang dan lembaga resmi yang terlibat.
“Kalau RSB itu punya modal besar, silakan saja mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang telah ditetapkan dalam WP (Wilayah Pertambangan). Tidak perlu membawa-bawa nama koperasi rakyat hanya untuk mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di atas WPR yang sudah ditentukan,” ungkap Rian.
Menurutnya, WPR ditetapkan oleh pemerintah semata-mata untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal, bukan sebagai celah bisnis bagi pemodal dari luar daerah.
“Pada dasarnya WPR itu diperuntukkan untuk masyarakat setempat, dan pengurus koperasinya harus benar-benar berasal dari desa itu sendiri, bukan orang dari luar yang datang hanya demi keuntungan pribadi. Kalau memang ingin bantu masyarakat, urus saja IUP secara resmi, lalu rekrut masyarakat lokal dengan sistem kerja dan upah sesuai aturan,” tambahnya.
Rian mengingatkan agar semua pihak tidak menggiring opini publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, terlebih dengan memanfaatkan isu pertambangan yang sangat sensitif di tengah masyarakat Pohuwato.
“Jangan ada pihak-pihak yang mencari panggung dengan membajak perjuangan rakyat. Kami tahu siapa yang benar-benar berjuang sejak awal dan siapa yang hanya datang ketika semua sudah hampir matang,” tutup Rian.
