Faktanews.com – Pohuwato. Sebuah pernyataan kontroversial dari salah satu pemerhati tambang yang dimuat di salah satu media online mengundang kecaman dan klarifikasi keras dari para aktivis di Bumi Panua.
Dalam pernyataannya, pemerhati tersebut mengaku berterima kasih kepada Revan Saputra Bangsawan (RSB) yang disebut-sebut telah menggunakan dana pribadi untuk memfasilitasi izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato.
Namun, klaim ini terbantahkan dengan fakta lapangan yang berhasil dihimpun oleh Fakta News.
Salah satu aktivis muda Pohuwato, Wahyu Pilobu, justru menyebut pernyataan itu sebagai bentuk pembelokan fakta yang menyesatkan publik.
“WPR Pohuwato itu memang sudah ada sejak lama. Dari total 31 blok yang diusulkan, saat ini sudah ada kurang lebih 10 blok yang dokumen pengelolaannya telah rampung. Sekarang ini tinggal menunggu penyelesaian dokumen jaminan reklamasi pascatambang,” tegas Wahyu saat diwawancarai, Minggu (15/6/2025).
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa proses WPR dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan individu apalagi pengusaha dari luar daerah.
“WPR itu urusan pemerintah daerah. IPR tidak pernah mensyaratkan biaya dari pemohon, baik perseorangan maupun koperasi. Dan jelas, WPR itu ditujukan untuk masyarakat lokal, bukan sebagai tameng bagi pengusaha dari luar yang ingin meraup keuntungan lewat jalur belakang,” tambahnya.
Wahyu juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mengklaim telah berjasa dalam proses legalisasi pertambangan rakyat, apalagi menjual narasi “pengorbanan dana pribadi” sebagai bentuk kepedulian.
“Biarkan masyarakat Gorontalo yang mengurus tambangnya sendiri. Jangan ada aktor dari luar datang dan mengganggu dengan dalih peduli tambang. Hanya orang bodoh yang mau mengeluarkan miliaran rupiah tanpa ada kepentingan di baliknya,” tegasnya menutup.
Hingga berita ini diturunkan, Revan Saputra Bangsawan belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi oleh Fakta News. Upaya konfirmasi melalui nomor kontak pribadi yang dimiliki redaksi masih belum mendapatkan respons.