Faktanews.com – Gorontalo. Isu penggagalan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut permasalahan pertambangan emas di Provinsi Gorontalo semakin menguat.
Sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah menandatangani dokumen usulan pembentukan Pansus di salah satu warung kopi di Kota Gorontalo.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin Moridu, dirinya bersama beberapa anggota DPRD lainnya telah mencapai kesepakatan untuk segera membentuk Pansus Pertambangan Emas guna mengusut berbagai dugaan pelanggaran, termasuk isu suap kepada tiga oknum anggota DPRD yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Jadi yang sudah menandatangani dokumen sekarang itu ada 4 orang, dari PDIP 2 orang, PKS 1 orang, dan Nasdem 1 orang. Kita hanya butuh 9 orang untuk bisa mengusulkan pembentukan Pansus Pertambangan,” ungkap Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa fokus Pansus nantinya tidak hanya sebatas menyoroti permasalahan operasional pertambangan, tetapi juga menyelidiki dugaan aliran uang kepada beberapa oknum anggota DPRD.
“Termasuk masalah penerimaan uang dan lain sebagainya itu akan kita selesaikan di Pansus. Jika pansus ini terbentuk, dampaknya akan besar terhadap perusahaan pertambangan yang beroperasi di Gorontalo. Jika memang ditemukan adanya praktik ilegal atau penyimpangan sebagaimana yang diberitakan saat ini, maka bisa saja kita ambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan mengeluarkan mereka dari Gorontalo,” tegasnya.
Dorongan pembentukan Pansus ini mencuat di tengah berbagai isu mengenai upaya sistematis untuk menggagalkan proses tersebut.
Dugaan adanya suap kepada tiga oknum anggota DPRD semakin menguat setelah beberapa indikasi mencurigakan muncul, termasuk dihentikannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanpa alasan yang jelas.
” Publik kini menantikan apakah mayoritas anggota DPRD Provinsi Gorontalo akan benar-benar bergerak untuk membentuk Pansus, atau justru membiarkan dugaan penyimpangan ini berlalu begitu saja. Jika cukup banyak anggota DPRD yang berani bersikap transparan dan menandatangani usulan tersebut, maka ada harapan bahwa praktik-praktik kotor dalam pengelolaan tambang di Gorontalo dapat terungkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.” Terang Wahyu
Namun, jika pembentukan Pansus terus dihambat, maka dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam praktik suap semakin sulit dibantah.
” Intinya. Masyarakat Gorontalo kini menaruh perhatian penuh terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh kami yang ada di DPRD. Dan kami akan buktikan bahwa kami di DPRD itu masih tetap pada perjuangan awal, yaitu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.” Tutup Wahyu
