Faktanews.com, Gorontalo – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan terhadap distribusi Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Jumat (14/03/2025).
Kegiatan ini bertujuan memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemantauan ini dilakukan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Nani Mbuinga, bersama anggota Saphia Tuna dan Djoni Dalanggo. Mereka diterima oleh Kaur Umum Desa Pontolo, Jariyah Latif, di aula serbaguna desa setempat.
Dalam kesempatan ini, rombongan DPRD berdialog langsung dengan aparat desa untuk menggali informasi mengenai kendala yang mungkin muncul dalam penyaluran bantuan.
Nani menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi distribusi bantuan sosial. Ia menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat, mereka harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kami hadir untuk memantau penyaluran bantuan BLP3G agar berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat,” kata Nani Mbuinga.
Sementara itu Jariyah Latif menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Boalemo menerima bantuan BLP3G untuk 284 kepala keluarga, dengan Desa Pontolo mendapatkan jatah bagi 35 kepala keluarga. Setiap paket bantuan mencakup 5 kg beras, 1 botol minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 10 butir telur.
Meskipun pengawasan terus dilakukan, tantangan dalam penyaluran bantuan tetap ada. Salah satunya adalah kurangnya informasi di kalangan masyarakat mengenai program bantuan yang tersedia. Akibatnya, beberapa warga tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan.
Selain itu, terdapat laporan mengenai ketidakmerataan distribusi bantuan, di mana beberapa keluarga yang memenuhi syarat justru tidak mendapatkannya, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah menerima. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan dan akurat.
