Basit Tuda : Prioritas yang Dipertanyakan
Faktanews.com – Kabupaten Pohuwato. Ketika masyarakat Pohuwato tengah berjuang menghadapi banjir, terdengar kabar bahwa unsur pimpinan DPRD justru asyik melakukan Perjalanan Dinas (Perdis) ke Jakarta.
Kepada Fakta News, Pemuda Pohuwato asal Popayato, Abdul Basit A. Tuda menilai itu adalah realitas pahit yang mencerminkan ketidakpekaan elit politik terhadap krisis yang dihadapi rakyatnya.
“Jika perjalanan ke Jakarta hanya untuk pendampingan Pansus RT/RW, maka sebenarnya cukup satu unsur pimpinan DPRD yang berangkat, bukan semua pimpinan meninggalkan daerah dalam kondisi darurat.” Terang Basit
Basit pun mengatakan bahwa banjir saat ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut prioritas dan tanggung jawab moral terhadap konstituen yang mereka wakili.
” Di mana Kepedulian Terhadap Rakyat?
Banjir bukan sekadar genangan air, tetapi bencana yang mengancam nyawa, merusak rumah, dan menghancurkan mata pencaharian masyarakat.” Tegas Basit
Saat warga membutuhkan perhatian penuh dari pemimpin daerahnya, justru yang terjadi adalah ketidakhadiran mereka.
“Pimpinan DPRD seharusnya Turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat kondisi masyarakat, bukan malah pergi ke luar daerah. Memimpin koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk penanganan darurat dan Memastikan anggaran bencana siap dan bisa digunakan segera untuk membantu korban.” Jelas Basit
Pemuda lulusan Sarjana Ekonomi di Unisan tersebut menilai ada sebuah kesan abai dan tidak peduli yang terlihat, seolah urusan perjalanan dinas lebih penting daripada rakyat yang sedang menderita.
“Perjalanan Dinas, Tugas atau Sekedar Formalitas?, Apakah pendampingan Pansus RT/RW ini benar-benar mendesak?, Apakah tidak bisa dilakukan secara daring atau oleh satu perwakilan saja? Dan apakah manfaat perjalanan ini lebih besar daripada urgensi menangani bencana di daerah?” tanya basit seraya menambahkan
Jika jawabannya lebih banyak mengarah pada kepentingan pribadi atau rutinitas birokrasi yang tidak efektif, maka jelas ini adalah bentuk pemborosan anggaran sekaligus pengabaian terhadap rakyat.
“Kepedulian Pimpinan DPRD Harus Diuji, di mana ada sesuatu yang urgensinya dipertanyakan tentang di mana prioritas pimpinan DPRD saat rakyat membutuhkan Kepekaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari janji kampanye, tetapi dari bagaimana ia bertindak dalam situasi darurat seperti ini. Jika DPRD tidak segera menunjukkan tanggung jawab moral dan politiknya, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan semakin terkikis. Jangan sampai kami berpikir bahwa kepentingan rakyat hanya prioritas saat pemilu, sementara di masa sulit seperti ini, para pejabat justru sibuk dengan agenda mereka sendiri.” Tutup Basit
