Oleh : Jhojo Rumampuk
Minimnya kehadiran anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Rapat Paripurna Sambutan Gubernur Gorontalo Periode 2025-2030, yang hanya dihadiri 16 dari 45 anggota DPRD, bukan sekadar persoalan absensi.
Ini adalah bentuk sikap politik yang bisa diartikan sebagai pelecehan terhadap legitimasi pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail.
Sebagai forum resmi, Rapat Paripurna seharusnya menjadi ajang penyampaian visi dan arah kebijakan pemimpin baru bagi seluruh wakil rakyat yang duduk di DPRD.
Namun, ketidakhadiran mayoritas anggota DPRD ini justru menimbulkan pertanyaan besar:
- Apakah ini bentuk ketidaksetujuan politik terhadap kepemimpinan Gusnar Ismail?
- Apakah ini hanya sikap malas dan tidak bertanggung jawab dari para anggota dewan?
- Ataukah ada faktor lain yang membuat mayoritas anggota DPRD memilih absen dalam momentum penting ini?
Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki kewajiban untuk hadir dan mendukung jalannya pemerintahan dengan mekanisme check and balance yang sehat.
Ketidakhadiran dalam rapat resmi seperti ini bisa dianggap sebagai:
Sikap Tidak Menghormati Proses Demokrasi
Gubernur Gusnar Ismail terpilih melalui mekanisme demokrasi yang sah. Menolak menghadiri rapat paripurna bukan hanya sikap tidak menghormati pribadi gubernur, tetapi juga melecehkan suara rakyat yang telah memilihnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD harusnya menjadi mitra yang kritis dan konstruktif bagi eksekutif. Jika ada perbedaan politik, seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang elegan, bukan dengan aksi boikot yang justru mencederai etika demokrasi.
Bentuk Pembangkangan Politik?
Jika absennya mayoritas anggota DPRD ini disengaja sebagai bentuk protes terhadap Gusnar Ismail, maka ini perlu dipertanyakan.
Apakah ada kepentingan politik tertentu yang sedang dimainkan? Jika benar demikian, maka DPRD lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Sikap DPRD ini bisa menimbulkan dampak serius bagi jalannya pemerintahan daerah, seperti:
- Melemahkan hubungan eksekutif dan legislatif yang seharusnya berjalan harmonis demi kepentingan rakyat.
- Menghambat kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan persetujuan DPRD, sehingga program pembangunan bisa mandek hanya karena ego politik.
- Menurunkan kepercayaan publik terhadap DPRD yang terlihat lebih sibuk dengan agenda politik sendiri daripada bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sebagai lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat, DPRD harus menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab.
Jika ada perbedaan pandangan terhadap kepemimpinan Gusnar Ismail, maka tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi adalah dalam forum resmi, bukan dengan cara boikot yang hanya mempermalukan institusi mereka sendiri.
Pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail baru saja dimulai, dan seharusnya diberikan kesempatan untuk menjalankan programnya. Jika memang ada yang perlu dikritisi, lakukan dengan mekanisme yang sehat dan demokratis.
Jangan sampai DPRD justru menjadi penghambat pembangunan Gorontalo hanya karena kepentingan politik sesaat.
