Faktanews.com – Gorontalo. Ketua DPRD, Irwan Hunawa, melontarkan kritik tajam terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. (23/11)
Dalam rapat tersebut, Irwan meminta OPD untuk menghargai proses pembahasan RAPBD dan tidak memperlakukan lembaga legislatif seperti tempat sampah.
Menurut Irwan, setiap awal tahun anggaran, pihak OPD sering kali melakukan pergeseran anggaran secara mendadak tanpa koordinasi yang memadai. Hal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan tetapi juga mencederai integritas proses pembahasan anggaran yang seharusnya transparan dan terencana.
“Kami di DPRD bukan tempat sampah untuk menerima usulan-usulan pergeseran anggaran yang tidak terencana dengan baik. Setiap perubahan anggaran harus melewati mekanisme yang jelas dan sesuai aturan, bukan tiba-tiba dilemparkan begitu saja di awal tahun,” tegas Irwan dalam rapat tersebut.
Ia juga menyoroti kurangnya komunikasi antara OPD dan DPRD, yang sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana kerja yang diajukan dengan realisasi di lapangan.
Irwan meminta Sekretaris Daerah sebagai koordinator OPD untuk lebih tegas dan memastikan setiap OPD menjalankan perencanaan anggaran dengan serius.
“Sekretaris Daerah harus mengambil peran lebih aktif dalam mengoordinasikan OPD agar menghargai fungsi legislatif sebagai mitra kerja. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan anggaran digunakan dengan efisien dan efektif demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Masalah pergeseran anggaran mendadak ini, menurut Irwan, bisa berdampak buruk pada program-program prioritas yang telah direncanakan. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menghambat pelayanan publik dan pembangunan di Kota Gorontalo.
Pernyataan Irwan mendapat dukungan dari beberapa anggota DPRD lainnya, yang juga mengeluhkan sikap sebagian OPD yang dinilai kurang profesional dalam menyusun anggaran.
Publik berharap kritik ini menjadi momentum untuk memperbaiki koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran, sehingga RAPBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo.
“Anggaran bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan visi dan komitmen kita untuk melayani masyarakat,”tutup Irwan.
