Faktanews.com – Gorontalo. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo mengkritisi sejumlah pos anggaran dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran perjalanan dinas biasa dan dalam kota yang mencapai Rp448 juta, serta belanja alat/bahan kegiatan kantor dan alat tulis kantor (ATK) yang fantastis, sebesar Rp5,4 miliar.
Dalam rapat pembahasan RAPBD, sejumlah anggota Banggar mempertanyakan besarnya alokasi anggaran untuk kebutuhan yang dinilai tidak proporsional.
Anggota Banggar menilai, anggaran tersebut harus dievaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Anggaran Rp5,4 miliar untuk ATK dan alat kegiatan kantor ini terlalu besar. Harus ada penjelasan detail terkait kebutuhan ini, mengingat anggaran daerah seharusnya fokus pada program-program yang langsung berdampak pada masyarakat,” ujar Ariston.
Sorotan juga diarahkan pada anggaran perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Anggota Banggar mempertanyakan urgensi serta efektivitas penggunaan anggaran sebesar itu dalam mendukung program kerja pemerintah daerah.
Namun, ketika dimintai tanggapan terkait anggaran ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, memilih untuk bungkam. Saat diwawancarai oleh Fakta News usai rapat, Lukman bahkan meminta awak media untuk tidak memberitakan hal ini.
“Pembahasan masih berlangsung. Tolong jangan diberitakan,” ujar Lukman singkat, sebelum meninggalkan lokasi rapat.
Sikap enggan memberikan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan ini memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang ingin mengetahui transparansi pengelolaan anggaran publik.
Kritik Banggar dan sikap diam dari pejabat terkait memperlihatkan adanya masalah dalam penyusunan dan transparansi anggaran.
Publik berharap DPRD dapat mengawal proses ini dengan lebih ketat, memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan untuk kebutuhan prioritas yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kasus ini juga mencerminkan pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama dalam penggunaan anggaran negara. Sikap tertutup dari pejabat terkait justru dapat menimbulkan kecurigaan, sehingga diperlukan pengawasan ketat dari lembaga legislatif dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencegah potensi penyimpangan.
Banggar DPRD Kota Gorontalo menegaskan bahwa pembahasan RAPBD harus dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Kami akan terus meminta penjelasan rinci dari OPD terkait agar RAPBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka yang sulit dipertanggungjawabkan,”ujar Ariston Tilameo.
Proses pembahasan RAPBD 2025 ini menjadi ujian bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
