Faktanews.com, Boalemo – Diduga ada penyimpangan pada proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali menemukan 19 paket kekurangan volume pekerjaan ratusan juta tahun 2023.
Dari hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2023, BPK RI menemukan kurang volume pekerjaan di 19 peket sebesar Rp. 187.018.040,.
Pada permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjukkan bahwa tidak ada pengawasan khusus atas pelaksanaan pembangunan sekolah untuk setiap item pekerjaan.
PPK juga tidak melakukan pengukuran ulang pada dimensi pekerjaan untuk disesuaikan dengan data pendukung Mutual Check 100, yang seharusnya dilakukan untuk memastikan ketepatan pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Boalemo, melalui kepala Dinas Pendidikan Boalemo menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.
BPK RI juga merekomendasi Bupati Boalemo untuk menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera memproses kekurangan volume yang menyebabkan kerugian negara ratusan juta.
Menyikapi hal itu, Nanang Syawal, selaku tokoh masyarakat Boalemo, memberikan peringatan keras atas lemahnya pengawasan dan kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.
Menurutnya, pihak-pihak di Dinas Pendidikan Boalemo hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa peduli pada transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
” Ini jelas-jelas merugikan masyarakat. Anggaran pendidikan kok main-main? Uang ini seharusnya untuk pembangunan sekolah, bukan untuk kepentingan lainnya. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Jangan hanya mengandalkan konsultan tanpa pengawasan langsung,” tegasnya.
” Mereka punya kewajiban untuk menjaga setiap rupiah yang berasal dari dana publik. Jangan hanya duduk manis di kantor, sementara proyek di lapangan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Kembalikan anggaran ini ke kas daerah dan perbaiki segera mekanisme pengawasannya,” ketusnya.
