Faktanews.com – Tajuk. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah DAM semakin memperburuk situasi lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato, dengan jumlah alat berat yang terus bertambah hingga 16 unit.
Keberadaan alat berat dalam skala sebesar ini bukan hanya merusak ekosistem alam, tetapi juga secara langsung mengancam pasokan air bersih yang selama ini dikonsumsi oleh ribuan kepala keluarga di Kecamatan Buntulia dan Marisa.
Padahal, sumber air ini adalah penopang utama kehidupan warga di Bumi Panua. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah minimnya dukungan dari aparat penegak hukum, terutama Polres Pohuwato, dalam menanggapi aktivitas PETI yang kian meresahkan.
Ketika ancaman terhadap lingkungan semakin nyata, tindakan dari aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan justru nyaris tidak terlihat. Ini menimbulkan pertanyaan besar:
Mengapa Polres Pohuwato enggan bertindak?
Banyak pihak bertanya-tanya apakah ada faktor lain di balik keengganan Polres Pohuwato untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal ini.
Ketika hukum tampak tidak berjalan sebagaimana mestinya, spekulasi tentang adanya keterlibatan oknum atau pengaruh kuat dari pelaku PETI semakin menguat.
Ketika aktivitas ilegal seperti PETI di wilayah yang krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum mulai runtuh.
Masalah ini juga mencerminkan bagaimana Polres Pohuwato tampaknya tidak memprioritaskan pelestarian lingkungan, terutama dalam konteks PETI yang merusak sumber air bersih.
Air adalah sumber daya vital yang tidak bisa tergantikan. Dengan membiarkan alat berat terus beroperasi di kawasan DAM, seolah-olah kepentingan lingkungan dan kesehatan warga dianggap sepele.
Dalam situasi ini, peran Polres Pohuwato menjadi sorotan. Masyarakat berhak menuntut tindakan nyata dan tegas dari aparat untuk menghentikan aktivitas PETI yang merusak.
Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan semestinya hanya akan memperburuk reputasi institusi kepolisian dan menciptakan kesenjangan antara rakyat dan penegak hukum.
Jika aparat tidak segera bertindak, ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan warga Bumi Panua akan semakin besar, dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar.
Tentu saja, pertanyaan besar yang masih menggantung adalah: Apakah Polres Pohuwato benar-benar ingin melindungi rakyat dan lingkungannya, atau ada kekuatan yang menahan mereka dari menjalankan tugasnya?
Jika tidak segera ada perubahan, reputasi penegakan hukum di Pohuwato akan semakin terpuruk, dan rakyat akan terus merasakan dampak negatifnya.
