Faktanews.com – Kabupaten Pohuwato. Dinilai begitu banyak persoalan yang Terjadi di Bumi Panua, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pohuwato melakukan sejumlah aksi demo terhadap Pemerintahan SMS.
Dimana Organ PMII Cabang Pohuwato menilai pihak Pemerintah Daerah Dan DPRD Pohuwato Seakan Melakukan Pembiaran Terhadap Beberapa Isu yang diadukan Kepada para pememangku Kebijakan di wilayah bagian barat Provinsi Gorontalo tersebut.
Dalam tuntutan yang dilsampaikan, PMII Cabang Kabupaten Pohuwato menilai adanya kejanggalan yang berada pada tataran kebijakan Daerah.
1. Polemik pembangunan bandara yang belum selesai sampai hari ini.
2. Nasib Rakyat Penambang Lokal yang terancam akan di relokasi dan ditertibkan oleh pihak perusahaan.
3. Tidak tertibnya keberadaan indomaret di Pohuwato.
4.LHP Dinas Kesehatan terkait persediaan obat perbekalan kesehatan dan Proyek IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Proyek jembatan penyebrangan di tracking wisata mangrove pohon cinta yang hari ini roboh.
6. Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Oleh Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Tiga Perusahaan (PT.IGL, PT.BTL I, Dan PT. BTL II) Yg diduga Tetap Bandel Karena Masih Beroperasi Pada produksi Pelet penggati Batu Bara, Bahkan PT. IGL Telah Membangun Pelabuhan Desa Trikora Kecamatan Popayato.
Kepada Fakta News. Ketua PMII Cabang Kabupaten Pohuwato, Taufik Dunggio mengatakan bahwa apa yang menjadi pergerakan saat ini merupakan bentuk evaluasi terhadap Pemerintahan Syaipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa.
“ Aksi Itu Kami Laksanakan Dalam Rangka Mengevaluasi Tiga Tahun Pemerintahan SMS, Yg Tujuannya Agar Pemerintah Fokus Pada Pelayanan Masyarakat Dan Lebih memprioritaskan apa yang menjadi permasalahan untuk dicarikan solusi, bukan malah fokus pada agenda-agenda yang sifatnya seremonial.” Ungkap Taufik
Taufik pun menduga bahwa Sekretaris Daerah Iskandar Datau terlibat dan memuluskan masuknya Indomaret di Kabupaten Pohuwato.
“ Bahkan yang jadi lucu. Pada saat kami diterima di gedung Pemerintahan oleh Sekretaris Daerah, adalah ketika kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan kami. Pak Sekda malah memberikan jawaban yang luntang lantung entah arahnya kemana. Contohnya mengenai Indomaret, kami hanya minta ditertibkan, malah yang dijelaskan tentang bagaimana kita harus mendorong Indomaret sebagai pemantik agar UMKM di Pohuwato kita semakin maju. Kita semua tahu akan hal itu, tetapi kemudian bukan berarti Indomaret bebas melakukan sesuatu hal sesuka hati mereka di Pohuwato. Sama halnya dengan Pemerintah saat ini, Buki Panua tdak boleh juga harus disuruh ikut maunya Bupati dan Bupati pun harus memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyatnya.” Jelas Taufik
Taufik pun menyayangkan pada saat pihaknya menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Dinas Kesehatan, Kepala Dinas tidak berada di tempat.
“ Paling disayangkan lagi, saat kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan kami di Dinas Kesehatan, pak kadisnya masih perjalanan dinas.” Tegasnya
Lanjut Taufik, pihaknya menilai banyaknya persoalan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato dikarenakan sikap acuh tak acuh oleh Bupati Syaipul A. Mbuinga hingga menyebabkan masalah yang bisa diatasi malah semakin runyam.
“ Saya menduga, jangan-jangan ini merupakan akibat dari Bupati saat ini yang hanya fokus pada agenda yang sifatnya seremoni dan agenda Perdis, sehingga ada banyak permasalahan yang harusnya dikerjakan tetapi malah terabaikan. Dan tentu ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat mengecewakan bagi kami. Karena selama Ini Bupati Pohuwato tidak pernah bertatap muka langsung dalam agenda-agenda seperti Ini.” Terang Taufik seraya menambahkan
Bahwa PMII Pohuwato merasa kecewa terhadap Lembaga DPRD Pohuwato yang jarang masuk kantor untuk bekerja terhadap masyarakat yang diwakilinya.
“ Bahkan jauh sebelumnya, saat kami aksi menyampaikan aspirasi di gedung parlemen, kami merasa kecewa hanya diterima keterwakilan anggota legislatif dari sekian banyak anggota legislatif, dan lebih khusus Ketua DPRD Pohuwato kami anggap sama halnya dgn pemerintahan hari ini, disaat jam kerja mereka entah kemana.” Tegas
Terakhir kata Taufik, di 3 Tahun Pemerintahan Syaipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa dinilai telah gagal dalam mengelola sistem pemerintahan.
“Bahkan Sudah satu minggu setelah aksi kami yg pertama itu, kami belum juga melihat adanya progres yg nampak dari tindaklanjut permasalahan yg kami bawa pada aksi kami itu. Olehnya Kami akan tetap terus melakukan pendalaman kajian mngenai langkah permasalahan yg kami angkat diaksi kami itu dan sementara mempersiapkan aksi jilid dua, kami juga akan segera melayangkan surat ke kejaksaan tinggi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dinas-dinas dikabupaten pohuwato.” Tutup Taufik
