Faktanews.com – Kabupaten Pohuwato. Proses rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022 yang berlangsung diruang Rapat Paripurna DPRD Pohuwato memicu perhatian menarik, dimana komisi II DPRD menyoroti Kepala Dinas Kesehatan.
Kepada Fakta News, Ketua Umum PB KPMIP Yopin Polutu menyampaikan bahwa mengenai fasilitas kesehatan di beberapa puskesmas yang dirajut dalam pertanyaan seperti pelayanan Puskesmas Popayato yang tidak sesuai kondisi senyatanya, Rumah Dinas Dokterpun yang dinilai tidak layak sampai mereka itu mau menangis dimana orang melayani masyarakat dengan tulus tapi fasilitas tidak ada.
Dimana sebelumnya, Komisi II menyebut kalau bukan Bupati yang lihat pasti tidak diganti. ini membuktikan bahwa jika pucuk pimpinan dalam hal ini Bupati yang sudah turun langsung berarti ada kinerja yang tidak berjalan ditubuh Dinas Kesehatan.
“ Lalu apa yang diharapkan terhadap OPD ini, DPRD jangan hanya habis pada LKPJ bila ditemukan tidak berjalannya kinerja harusnya segera keluarkan rekomendasi. Sehingga kami PB KPMIP menantang berani tidak DPRD Kabupaten Pohuwato mengeluarkan rekomendasi penggantian Kadis Kesehatan di Bumi Panua Pohuwato atau DPRD terkesan membiarkan begitu saja, kami menilai masih banyak yang mampu menempati posisi itu agar selaras dengan visi pemerintah Sehat, Maju, Sejahtera yang menempatkan posisi Sehat berada di Depan.” Tegas Yopin
Yopin pun menambahkan bahwa ketika Pemerintah Daerah tidak cepat mengambil 1 keputusan yang tepat, maka apa yang Diharapkan dalam RPJMD tidak akan terwujud.
“Bahkan kami menilai bila ini terus dibiarkan maka akan berlarut-larut mandeknya sistem yang tidak dapat mendorong prestasi kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026. Ungkap Yopin Polutu Ketua Umum PB KPMIP
Selain itu Yopin mengatakan beberapa bulan yang lalu adanya program pelatihan fasilitator kecamatan sehat yang secara resmi dibuka oleh Bupati Pohuwato, hingga berlanjut pada ujian kompetensi namun realisasi penempatan 14 calon fasilitator tak kunjung ada.
“ ini adalah hal yang sangat memalukan, dibuka oleh Bupati tapi kok relisasinya nonsen padahal 14 calon fasilitator telah dilatih oleh lembaga JICA yang dihadirkan di Kabupaten Pohuwato, dan 14 calon fasilitator itu siap mendorong capaian Indeks Kecamatan Sehat. Namun menjadi pertanyaan kami anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai program itu berarti sia-sia dan tak bermakna oleh karena tak ada outputnya.” Jelas Yopin
Berdasarkan hal yang dimaksud, PB KPMIP mendesak pihak DPRD Pohuwato pun dapat segera mengambil atau memberikan rekomendasi pergantian Kadis Kesehatan.
“ Kami meminta dan mendesak DPRD untuk segera mengeluarkan rekomendasi pergantian Kepala Dinas Kesehatan, kalau tidak kami akan memboikot dan menduduki Dinas Kesehatan, DPRD selaku fungsi pengawasan jangan hanya habis terus pada pembahasan rapat, bila dinilai kinerja tidak berjalan dan tak bersasaran segera keluarkan rekomendasi. Kami juga menegaskan kepada Bupati Pohuwato agar membuka mata dan telinga terhadap jalannya fungsi eksekutif terutama melakukan evaluasi kinerja terhadap Dinas secara totalitas artinya Bupati menjalankan dua hal yakni Evaluasi Eksekusi agar fungsi sebagai Kepala Daerah berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang, atau jangan-jangan visi Sehat hanya menjadi Icon simbol dalam RPJMD saja dan membiarkan Dinas berjalan apa adanya tanpa memperhatikan capaian dan target kesehatan untuk kepentingan masyarakat.” Ungkap Yopin
Terakhir kata Yopin, jika pemerintah Daerah tetap mempertahankan kondisi seperti yang terjadi saat ini, maka secara resmi PB KPMIP akan menyatakan sikap dan menganggap Bupati Pohuwato penakut.
“ Bila itu terjadi kami memberikan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Daerah karena kami menilai tidak ada keberanian Bupati melakukan Evaluasi dan Eksekusi.” Tutup Yopin
