Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Headline

Kejari Pohuwato Diminta Telusuri Dana Perdis Satpol PP

×

Kejari Pohuwato Diminta Telusuri Dana Perdis Satpol PP

Sebarkan artikel ini

Faktanews.comKabupaten Pohuwato. Terkait dengan adanya pemotongan hingga pencairan perjalanan Dinas bagi pegawai yang tidak melakukan perjalanan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) kini mulai terkuak. Pasalnya, hingga kini oknum pejabat sub bagian keuangan tidak transparan atas pembayaran honor SPPD.

Kepada Fakta News, salah satu pegawai yang namanya enggan disebutkan mengatakan bahwa saat menghadiri perayaan HUT Satpol-PP yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo ada 7 pegawai yang dipotong hingga setengah dari jumlah yang harus dibayarkan, ada pula yang tidak menghadiri namun tagihan perjalanan dinas tetap dilakukan oleh Oknum Pejabat yang berada di Satpol-PP Pohuwato.

“ Bulan Maret kemarin, Saya dan teman-teman lainnya itu menghadiri HUT Satpol di Provinsi. jika dikalkulasi setiap dari kami itu menerima anggaran Perdis sebesar 1,6 Juta, yang herannya ada 7 orang teman saya yang dipotong anggaran perjalanannya hingga 860 ribu perorangnya dan sisanya itu dibayarkan full. Parahnya lagi ada pegawai yang tidak berangkat namun dibayarkan secara full oleh kepala bagian keuangan.” Jelasnya seraya menambahkan.

Bahwa dirinya berharap pungutan bahkan pemotongan-pemotongan anggaran yang menjadi hak pegawai segera diberantas. Sebab terlalu banyak persoalan yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pohuwato yang selalu luput dari pantauan penegak hukum, sehingga dirinya meminta agar Kejaksaan Negeri Pohuwato dapat melakukan penelusuran atas apa yang terjadi ditubuh Satuan Penegak Perda ini.

“Sudah lama kami diam, masyarakat Pohuwato tidak tau apa yang kami rasakan selama ini. Terlalu banyak persoalan yang ada di Satpol, untuk kali ini saya berharap agar Kejaksaan Pohuwato bisa mengusut persoalan ini sampai tuntas. Kalau mau ditanya kami agak ragu dengan hasil-hasil audit yang pada ujungnya persoalan di Satpol selalu diam. Kami selalu dihujat sementara hak kami dikebiri, Kalau Pak Bupati marah dengan adanya pegawai yang mengumbar keluhan di Medsos. Maka seharusnya Pak Bupati turun dan selesaikan masalah yang ada di Satpol.” Pintanya. (***)

Penulis : Jhojo Rumampuk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Akses berita Faktanews.com dengan cepat di WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vae1Mtp5q08VoGyN1a2S. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya. Example 300x300
Example 120x600