Ulul Azmi Kadji : Penyertaan Modal Patut Di Pertimbangkan
Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Polemik Gaji 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang hingga kini masiih tanda Tanya ini, mendapat respon dari Aleg DPRD Provinsi Gorontalo dari dapil Kabupaten Boalemo – Pohuwato Ulul Azmi Kadji. Pasalnya, dengan tidak adanya toleransi kepada ASN yang menunggak tersebut Bank SulutGo dinilai tidak bisa membantu ekonomi dan disebut turut mencekik leher nasabahnya.
Ulul Azmi mengatakan bahwa Kabupaten Boalemo itu juga termasuk pesaham di Bank SulutGo, bahkan oleh Ulul kembali mengaskan dalam penyertaan modal oleh Pemda Boalemo di Bank yang berjargon “Torang Pe Bank “ itu terbesar diantara Pemerintah se Provinsi Gorontalo. Sehingga Kata Ulul seharusnya pihak Bank SulutGo melihat ini sebagai hubungan yang baik dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat termasuk ASN tersebut.
“ bukan malah mencekik leher nasabahnya dong. ASN juga kan rakyat, harusx Bank SulutGo dan Pemda Boalemo peduli terhadap kepentingan ASN yang notabene adalah nasabah tetap mereka. Perlu saya tegaskan bahwa dalam penyertaan modal, Boalemo itu yang terbesar sahamnya diantara daerah lain di Gorontalo. sehingga jika tidak mampu membantu nasabahnya, saya pikir harus dipertimbangkan lagi saham disitu jika kehadiran Bank sulutGo di boalemo hanya meresahkan dan bikin susah rakyat, maka penyertaan modal tersebut patut di pertimbangkan lagi.” Urai Ulul Azmi.
Terkait dengan pemberitaan sebelumnya , Ulul Azmi kembali mempertanyakan statement Kacab Bank SulutGo yang mengklaim bahwa pemotongan otomatis dalam system Bank SuluGo untuk Nasabah yang menunggak. Menurut Ulul, tunggakan angsuran dengan Gaji 14 tidak memiliki kaitan terhadap plafon ataupun perjanjian kredit.
“ Kok ada ASN yang menunggak angsuran…??? padahal plafon kredit setiap nasabah khususnya ASN itu harusnya di sesuaikan dengan besaran penghasilan atau gaji mereka untuk angsuran per bulan yang langsung auto debet pada rekekening gaji ASN. Sementara itu gaji 14 itu adalah dana THR bagi ASN diluar dari gaji atau penghasilan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan dengan pemotongan sesuai system yang dijelaskan.” Tanya Ulul.
Ulul menambahkan bahwa Pemerintah Boalemo wajib proaktif dan tegas terhadap masalah tersebut. menurutnya Pemda Boalemo harus mengambil sikap dan tidak melihat dana CSR (Corporation Sosial Responbility) sebagai sebuah beban untuk tidak memperhatikan ASN yang saat ini sementara membutuhkan, kata Ulul jika berpedoman seperti itu pengaruh CSR tidak terlalu mempengaruhi perekonomian di Boalemo.
“ Pemda harus proaktif dan tegas dong, kasihan jika kita melihat kondisi para ASN yang saat ini lagi membutuhkan. Jangan hanya karena beban CSR lalu kemudian pemda tidak memperhatikan mereka (ASN,red), dan jika pemda berprinsip seperti itu maka saya tegaskan hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada kondisi perekonomian di Boalemo.” Tambah Ulul.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Baolemo Hardi Mopangga ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya kecewa dengan kinerja Bank SulutGo terkait pelayanan yang tidak becus. Kata Hardi jika ini terus menerus dilakukan dan tetap dirasa merugikan daerah, maka Hardi meminta dengan tegas kepada Pemda Boalemo untuk memindahbukukan saham daerah di Bank SulutGo.
“ Sampai saat ini kinerja Bank SulutGo cabang Tilamuta sangat mengecewakan, apalagi pelayanannya sangat tidak becus. Giliran bicara soal angsuran sudah seperti apa, ketika nasabah bicara tentang hak mereka, selalu berkilah dan banyak alasan. Mereka lupa kalau tanpa nasabah khususnya ASN Boalemo, mereka tidak ada apa – apanya disini. Oleh karena itu, saya secara tegas meminta Pemda Boalemo untuk segera memindahbukukan saham ke Bank lain.” Tegas Ketua DPC Partai Demokrat Boalemo itu. (FN02)
