Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Gagal digelarnya dialog interaktif mengenai pembahasan dan penjabaran 14 program kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo akibat walkoutnya Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD) yang menolak dialog akibat tidak hadirnya Bupati Boalemo Darwis Moridu Selasa (26/9), kini mulai diperbincangkan dikalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara dan para tokoh.
Pasalnya, Kejadian tersebut dinilai bisa diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Boalemo Husain Etango, sehingga tidak perlu hingga tersebar ke khalayak.
Terkait Kegiatan yang bertemakan Dialog Interaktif bersama Bupati Boalemo terkait pembahasan dan penjabaran realisasi 14 program ini, membuat salah satu tokoh masyarakat Tilamuta H. Suwitno Kadji angkat bicara. Hal ini menurut Suwitno tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah, karena tujuan dari para mahasiswa sangat jelas bertujuan untuk hal yang positif.
“ Seharusnya Pemerintah Daerah bisa mengantisipasi hal tersebut. Kalau seperti ini kan sudah menimbulkan efek yang negative bagi masyarakat boalemo secara keseluruhan. Tujuan mereka sangat jelas dan tentunya positif untuk pembangunan daerah. Seperti Kita Tahu Bupati dan wakil bupati adalah pencetus 14 program. dan penjabarannya secara tekhnis oleh semua SKPD yang notabene adalah pengguna anggaran. Nah mestinya teman/adik2 GMPD melanjutkan saja dialognya walaupun tanpa kehadiran bupati dan wakil bupati, lalu kemudian mempertanyakan masalah tekhnis penjabarannya kapada Pak Sekda sebagai ketua tim pengguna anggaran dan ketua Bapeda sebagai perencana. Sebab kalaupun bupati dan wakil bupati hadir dalam dialog, pasti pak bupati akan meminta kedua orang ini yang akan menjelaskan. Sebab merekalah yang meng implementasikan ke 14 program itu.
Kan subtansinya untuk mencari efektif dan efesiensi program itu sendiri. Nah hal itu hanya bisa kita dapat diketahui dari metode tekhnis penganggaran dan penjabarannya. Selanjutnya publik pun harus tahu penggunaan keuangan negara, apakah sudah memenuhi ketentuan asas – asas penggunaaan keuangan itu sendiri atau tidak! (UU No 17 Tahun 2003 tentang penggunaan keuangan negara, dan UU No 15 Tahun 2014tentang pertanggung jawaban keuangan negara.” Bilang Suwitno.
Kepada Faktanews Suwitno menambahkan bahwa dirinya merasa sangat kecewa dengan tidak jadi digelarnya dialog tersebut. Suwitnopun berharap agar para Aparatur Sipil Negara tidak menjebak Bupati atau wakil bupati kearah yang tidak baik. Karena hal – hal yang berhubungan dengan tugas kerakyatan adalah tugas mutlak Bupati dan Wakil Bupati untuk menjabarkannya.
“ Saya sangat kecewa dengan tidak jadinya dialog itu, harusnya hal hal seperti itu didahulukan karena berbicara tentang rakyat. Jadi saya berharap para ASN yang berkepentingan agar tidak mempengaruhi Bupati dan wakil bupati kearah yang tidak baik.” Tegas Suwitno.
Agus Musa Warga Tilamuta, kepada Fakta News mengaku kecewa. Hal ini dikarenakan bahwa dirinya sebagai masyarakat boalemo khususnya di Kecamatan Tilamuta sangat menantikan penjabaran dari apa yang telah menjadi program Pasangan Darwis Moridu dan Anas Jusuf. Disatu sisi, masih kata Agus bahwa 14 program yang menjadi andalan paket DAMAI yang kini telah menjadi khlaifah kini telah ramai dibicarakan terkait aplikasi program tersebut.
“ Sebagai Masyarakat Boalemo, khususnya Tilamuta tentu kami menunggu realisasi dari program tersebut. Informasi yang beredar sudah tidak dapat dipercaya lagi sehingga moment dialog itu sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk diketahui khlayak banyak. Kalau seperti ini, tentu kami seperti terasa dibohongi.” Ketus Agus. (FN03)
