Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Aksi protes yag dilakukan oleh warga lokal Desa Panca Karsa 1 Kecamatan Taluditi atas sebuah program bantuan transmigrasi yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian,pasalnya warga tidak terima dengan sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Pohuwato.
Adanya dugaan penyimpangan serta tidak adanya janji yang ditepati oleh Disnakertrans terhadap kesepakatan bahwa apabila masyarakat menyerahkan lahan kepada daerah untuk dijadikan sebagai lahan program transmigrasi mereka akan dimasukan dalam program transmigrasi tersebut.
Hal tersebut membuat Masyarakat penerima bantuan serta Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato (KPMIP) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, meminta DPRD untuk segera melakukan hearing dan mengevaluasi kinerja Disnakertrans yang diduga telah merugikan masyarakat.
Salah satu Massa Aksi Fikran Onto mengatakan, bahwa DPRD harus berdiri dihadapan masyarakat terkait persoalan ini, karena masyarakat telah mengikhlaskan tanaman dan tanah mereka untuk dijadikan lahan transmigrasi yang saat ini sudah selesai pekerjaannya. “Kami sampaikan dengan tegas bahwa pemerintah daerah harus bersikap adil terhadap semua kebijakan yang diambil, hari ini kami masyarakat Kecamatan Taluditi merasa terdzolomi dengan sikap dari Disnakertrans yang tidak bijak dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, saya mewakili masyarakat Taluditi meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato untuk dapat mengusut tuntas persoalan bantuan APBN mengenai rumah transmigrasi yang tidak tepat sasaran, dan kami juga meminta DPRD Pohuwato untuk mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali SK penetapan penerima bantuan tersebut. Dan DPRD sebagai lembaga pengawas kami mengharapkan untuk membentuk tim khusus dalam menangani kasus yang terindikasih ada oknum yang melakukan pungli terhadap pemberian bantuan rumah transmigrasi yang ada di Kecamatan Taluditi”, teriaknya dengan lantang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi didampingi oleh Ketua Komisi III Beni Nento, anggota DPRD, Yunus A Usman, Johannes R Sampe yang menerima langsung massa aksi tersebut menyampaikan, bahwa persoalan ini sudah masuk di DPRD, dan sementara dilakukan pendalaman. “Semua yang menjadi tuntutan bapak dan ibu kami akan tindaklanjuti, dan kami telah melakukan hearing terhadap dinas terkait, jadi percayakan kepada kami DPRD untuk menyelesaikan masalah transmigrasi yang telah membuat masyarakat Panca Karsa resah. Saya tegaskan bahwa DPRD tidak main-main dengan persoalan yang merugikan rakyat, dalam waktu dekat kami akan turun langsung meninjau lokasi transmigrasi tersebut”, pungkasnya. (Jho)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Akses berita Faktanews.com dengan cepat di WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vae1Mtp5q08VoGyN1a2S. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
