Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Bumi panua nekat mengelola anggaran diluar dari kegiatan yang direncanakan, pasalnya, biaya makan minum yang dikhususkan untuk Unit Damkar Lemito diduga telah salah penggunaanya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum Tim AJP, Unit Damkar Lemito ternyata tidak ada dilokasi (Fiktif), dikarenakan tempat yang masuk dalam nota tagihan makan minum tersebut ditempati oleh KPH Pohuwato.
Ketika sejumlah awak media meminta tanggapan Kasat Pol PP dan Damkar, Sumitro Monoarfa mengatakan bahwa pihaknya sempat berkantor diwilayah barat selama 3 Bulan bersamaan dengan pelaksanaan Pileg 2019.
“ Penempatannya waktu kemarin, saat saya masih pertama kami meminjam tempat kehutanan, waktu kita sudah mau pengamanan pemilu tiba-tiba tempatnya mau dipakai lagi, dan kami sempat lakukan pengamanan legislative itu di kantor KPH yang ada di Lemito sampai maret 2019, sisanya kami siaga, jika ada informasi kami langsung kesana “ Jelas Sumitro
Ketika disinggung terkait anggaran makan minum dari Bulan April hingga Desember oleh sejumlah awak media, Sumitro mengatakan bahwa semuanya dialihkan untuk kegiatan yang tidak masuk dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pohuwato.
“Sudah itu kan, ada kegiatan-kegiatan yang krusial didalam yang notabene sangat penting kami lakukan, kemarin sempat ada keluhan dari teman-teman di Damkar saat menghadapi Bulan puasa, dimana mereka butuh THR, sementara dikantor kami itu tidak ada, sampai saya pun memperjuangkannya sampai ke Pak Bupati dan alhamdulillah di Acc untuk sekitar 200 orang, saya tidak tau jelas anggarannya kemarin itu Cuma yang jelas ketika itu untuk kepentingan kita Bersama, peruntukannya salah, karena itu untuk makan minum Unit Lemito dan kami prioritaskan untuk kantor, nanti lebih lengkap dan jelasnya ke Kabid Damkar.”Ungkap Sumitro seyara menambahkan
Bahwa dirinya siap mengambil resiko jika persoalan tersebut sampai ke ranah hukum.
“ Memang secara prosedurnya salah, kalau ini memang indikasinya langsung keranah Hukum, saya selaku Kasat siap menjelaskan semua ini, sekali lagi saya siap jika persoalan ini sampai ke proses hukum, persoalan kebijakan yang saya ambil, maka saya siap untuk di proses.” Tegas Sumitro