Faktanews.com (Nasional) – Sulawesi Tengah, Tudingan salah satu politisi dari partai Nasdem Rusdi Mastura yang juga digadang-gadang bakal calon di kompetisi Pilgub mendatang, bahwa pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) tak peduli dengan korban bencana PADAGIMO (Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong) ditanggapi langsung oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola.
Tidak hanya itu, Rusdi yang sering di sapa Bung Cudi itu juga menuding pemerintah Sulteng tidak memiliki konsep pemulihan pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018 yang lalu.
Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyampaikan bahwa tudingan Rusdi tidak tepat dan terkesan tendensius. Sebab kata Longki, mekanisme mengenai penanganan korban pasca bencana sudah punya pedoman sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Hal itu ditegaskan Longki saat ditemui sejumlah wartawan di rumah jabatan nya di Jalan Prof. Muhammad Yamin Palu, pada rabu (01/01) malam kemarin.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa konsep pembangunan daerah sudah jelas tertuang dalam visi misinya, yaitu Sulteng ‘Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing’. Olehnya dia meminta kepada pihak yang menuding itu, agar pandai mengoreksi diri sendiri, apakah yang diucapkan sudah sesuai dengan perilaku sebagai pemimpin.
” Apa konsepnya dengan berhutang, Bank Dunia sudah memberikan pinjaman ke Negara Republik Indonesia yang akan digunakan di Sulteng dalam masa rehab rekon, jaminannya adalah negara. Jadi, buat apa lagi Pemda harus meminjam dana dan untuk apa. Dan dana pinjaman tersebut mau dijamin pakai apa, untuk pengembaliannya seperti apa, jangan menganggap sederhana saja bisa meminjam ke mana saja. Kalau pinjaman untuk bangun mall, seperti Palu Mall, yah bisa saja karen bisa dikembaliakan dari penjualan atau sewa mall dan sebagainya,” Tuturnya.
Dia juga mengatakan bahwa pihak yang menuding pemerintah tidak ada perhatian terhadap korban bencana untuk tidak asal-asalan berbicara.
“Jangan asal ngomong menuding seolah – olah pemerintah daerah tidak punya empati terhadap korban. Pinjaman pemerintah harus ada syaratnya, Apakah mungkin saya sebagai Gubernur yang akan berakhir satu tahun lagi diberi pinjaman,” tandasnya.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Sulteng sudah berupaya melakukan penangana pasca bencana dengan melakukan koordinasi hingga melakukan protes terhadap pemerintah pusat agar penangan pasca bencana PADAGIMO Sulteng menjadi perhatian khusus.
“ Bahkan saya sempat protes terhadap Pak Wakil Presiden JK saat itu. Karena lambatnya respon pemerintah pusat. Silahkan tanya ke warga mengapa sampai saat ini mereka tidak mau pindah ke Huntara,” ujarnya.
Selain itu juga kata Longki, pemberdayaan terhadap warga korban pasca bencana, sudah berjalan di pemerintah kabupaten dan kota, baik melalui dana hibah, bantuan luar negeri, pemerintah, serta sejumlah NGO, dan LSM.
” sekitar 600 unit Hunian Sementara masih kosong, warga tidak mau direlokasi untuk pindah, alasannya bahwa Huntara mestinya dibangun dekat pemukiman mereka, lalu dengan kondisi seperti ini siapa yang mau disalahkan. Padahal mekanisme dan kebijakan pusat tidak seperti itu. Mestinya yang bicara itu tau hirarki pemerintahan. Di mana kewenangan pusat, Provinsi, dan Kabupaten. meskipun begitu, tetap kami berterima kasih atas sarannya, walaupun kurang tepat, sebab saran itu beraroma politis dengan memanfaatkan isu kebencanaan. Menjadi seorang pemimpin itu, harus jadi contoh yang baik dan santun, supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi,” Pungkasnya. (UNR)
