Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Polemik hasil survey Pemda Kabupaten Gorontalo terkait Indeks Kepuasan Masyarakat kepada kinerja Pemerintah Daerah, mulai diragukan. Pasalnya, tolak ukur objektifitas dari hasil survey tersebut dipertanyakan oleh beberapa pihak.
Ketua DPW Partai Demokrat Gorontalo Ir. Gusnar Ismail kepada Faktanews mempertanyakan lembaga survey yang melakukan penilaian tersebut. Jika itu bentukan dari Pemerintah Daerah, Kata Gusnar itu seperti penggiringan opini.
“ Pertama yang perlu saya tanyakan adalah siapa yang buat survey itu, sebab jika lembaga itu kredibel tentu orang akan percaya. Tetapi kalau dibikin kalau misalnya versi petahana, maka itu penggiringan opini namanya. Saya anjurkan tidak perlu kalau misalnya petahana atau siapa saja ingin maju dan menggunakan survey, yah pake tim survey yang memang kredibel. Karena kalau keluar (angka survey,red) yang misalnya bukan dilakukan oleh lembaga kredibel kemudian ada hasilnya, rakyat pasti hanya akan tertawa,” Jelas Gusnar.
Gusnar menambahkan bahwa untuk saat ini tidak ada yang perlu bangga dengan hasil survey, apalagi dari lembaga bentukan Petahana.
“ Sehingganya tidak ada yang perlu dibanggakan dengan hasil survey yang apalagi hasil survey sendiri. Olehnya saya berharap untuk Rakyat Kabupaten Gorontalo sudah harus menyajikan alternative – alternative calon Pemimpin, karena saya sendiri melihat tidak cukup waktu lagi bagi Pak Nelson untuk merealisasikan janji – janjinya. Coba buka visi misi paket itu (NAFAS,red) di KPUD Kabupaten, Program dan janji atau visi misi yang saat ini belum juga direalisasikan. Misalnya, Pewilayahan Batudaa Cs jadi pusat peternakan kemudian Telaga Limboto sebagai daerah budaya dan pendidikan, dimana itu..??? Jadi saya menyarankan kalau masyarakat mengevaluasi kinerja Pemda, kembali lagi kepada dokumen apa yang disampaikan di KPUD waktu itu,” Ungkap Gusnar.
Sementara itu, Anggota Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Arten Mobonggi ketika dihubungi Faktanews mengatakan bahwa survey kepuasan masyarakat itu adalah program dari Bagian Ortala Pemda Kabupaten Gorontalo. Kata Arten, hal ini telah dilakukan sejak 3 (Tiga) Tahun lalu dan berdasarkan perintah Undang – undang dan perintah regulasi dari Kementerian PANRB.
“ Dari Kementerian PANRB telah memerintahkan untuk melakukan standard survey IKM terhadap kepuasan masyarakat, dan standard yang kita gunakan adalah indikator dari Menpan RB. Jadi, terjadinya polemik Karena ada isu – isu murahan yang kemudian menyesatkan dan tidak mengedukasi masyarakat itu karena ada tendensi politik,” Jelas Arten.
Arten menambahkan metode survey yang dilakukan pihaknya adalah ilmiah dan bisa diakses oleh pihak manapun, Sehingga harap Arten jangan ada pihak – pihak yang menyesatkan masyarakat terkait hasil IKM tersebut.
“ Bahwa IKM yang kita lakukan ini adalah perintah regulasi dengan berdasarkan metode survey ilmiah dan bisa diakses oleh siapa saja, dan kita sudah ekspose dihadapan OPD – OPD dan Bupati. Sekarang orang bilang bahwa IKM saat ini hanya 40%, itu bertolak belakang dengan hasil survey kita yang ada diangka 84 % artinya ini mendekati posisi baik kan. Nah oleh karena itu ketika itu isu digiring kesana dan sebenarnya saya tidak ingin menanggapi karena itu menyesatkan, perlu diingat bahwa tim Tim survey itu adalah lembaga – lembaga yang campable yang melibatkan perguruan tinggi, ada IAIN, ada UMG, ada UG dan ada NJO – NJO yang konsen dibidang riset bagian survey termasuk bagian Ortala Pemda Kabgor. Dan saya siap bantah – bantahan dengan siapapun artinya jika ada pihak yang menggiring ini ke politik, menyesatkan dan menggiring masyarakat saya hanya mengatakan agar kembalilah ke jalan yang benar,” Tegas Arten. (FN02)
