Faktanews.com (Nasional) – Kabupaten Pohuwato, Puluhan warga transmigrasi Nusa Tenggara Barat yang masuk dalam program Transmigrasi Sandalan mendatangi dan melakukan aksi demo Kantor Bupati Pohuwato.
Dalam penyampaiannya didepan Sekretaris Daerah Pohuwato, Maridi yang merupakan warga transmigrasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mengatakan bahwa selama ini yang menjadi hak mereka terkesan diabaikan dan ada sebuah diskriminatif oleh Pemerintah Daerah serta dinas terkait.
” Bagaimana Pemerintah Pohuwato melakukan Persentase terhadap Kementrian terkait dengan seluruh mekanisme atau regulasi yang termaktub dalam berita acara berita aturan Bantuan Transmigrasi tahun 2018, dalam mekanisme aturan, penyerahan lahan yang sudah siap tanam dilaksanakan minimal 3 hari setelah telah diserahkan, namun fakta dilapangan tidak sesuai mekanisme, dimana kami diberikan lahan yang tidak layak, dimana lahan yang diberikan hanya dalam bentuk Hutan belantara dan kemiringan mencapai 60 hingga 70 derajat.” Jelas Maridi
Menurut Maridi bahwa sejauh ini Pemerintah Daerah hanya datang senyum manis tanpa menyelesaikan persoalan, sehingga masyarakat transmigrasi mengecam dan bahkan berniat menyambangi kementrian untuk melihat langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat.
” Apakah kami disini memang untuk dibunuh, atau memang untuk di adu domba..?, jika kabupaten pohuwato tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, kami siap untuk mendatangi kementrian dan bahkan kami pun meminta Presiden Jokowi untuk turun, sampai saat ini pun kami pun bertanya-tanya, ada apa dengan 2 lembaga eksekutif dan legislatif yang ada di Pohuwato..? enak-enak duduk di kursi goyang dan ruangan berAC, sementara kami sudah hampir mati selama 3 tahun disini.” Tegasnya seraya menambahkan
Selama 3 Tahun terakhir, dari Warga Transmigrasi tahap 1 maupun dl2 sangatlah kesusahan air bersih, rumah yang dinilai tidak layak dipakai.
” Mandi tidak ada air, cuci tidak ada air dan minum pun tidak ada air, Rumah yang akan roboh dan tidak layak, Jalan tani dan jalan masuk yang tidak layak, jadi menurut saya, jika Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, jangan jadikan kami korban hanya dikarenakan kelalaian Pemerintah Pohuwato, lebih baik pulangkan saja kami, dan terakhir, Salam besar kami juga kepada Bapak Bupati, tolong dikatakan jika tidak mampu melaksanakan program Transmigrasi, lebih baik jujur dan katakan tidak sanggup.” Tutup Maridi.
Mendengar keluhan warga transmigrasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Djoni Nento berjanji akan mencoba mencarikan solusi atas persoalan tersebut, dan berencana akan mengunjungi langsung perumahan transmigrasi dan lahan yang di polemikan.
” Insya Allah kami akan mencarikan solusi atas persoalan atau keluhan ini, kami berjanji minggu depan akan turun dan melihat langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat.” Jelas Djoni Nento. (FN01)
