Faktanews.com ( Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Tahun ini terdapat banyak program nasional melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II yang bermanfaat untuk Kabupaten Pohuwato. Mulai dari pembangunan sumur atau air baku di 5 desa hingga program pengembangan Arboretum di Kecamatan Taluditi dengan luas areal 12 Ha.
Hal ini menyusul kunjungan dari Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Adenan Rasyid, Kasatker PJPA BWS Musdianto Mhukti dan Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Moh. Isnaen Muhidin, Kamis (11/4). Yang diterima Sekretaris Daerah Djoni Nento didampingi Assisten Pemerintahan Fitser Mohune, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Rusmiyati Pakaya, Kadis Perkim Anwar Sadat dan Sekretaris PUPR Eral Mohi.
Khusus untuk pengembangan dan pemanfaatan Arboretum menjadi prioritas nasional. Maka penting dapat dikerjasamakan dengan Pemda terkait pengelolaan dan pemanfaatan. Mengingat bahwa Arboretum ini memang spesipik untuk kepentingan daerah yakni kelestarian lingkungan, sehingga diharapkan tanaman-tanaman yang spesipik di daerah lokal Gorontalo perlu dibudidayakan lagi di lokasi Arboretum tersebut.
Selanjutnya pembangunan sumur atau air baku di 5 desa yaitu Desa Balayo, Limbula, Sidorukun, Patuhu dan Milangodaa. Disamping itu untuk Irigasi Randangan pekerjaannya akan berakhir Desember 2019. Kondisi realisasi fisik sampai dengan hari ini sudah 84 persen dan tinggal 16 persen lagi. Permasalahan dari pembangunan Bendungan Randangan ini kata Sekda Djoni Nento yaitu pembebasan lahan jaringan. Lahan jaringan ini rencana yang kurang lebih 56,08 Ha yang sudah terbayar 54,30 Ha atau 96,83 persen. Dan yang belum terbayar yakni 1,78 Ha atau 3,17 persen.
Kemudian yang terbayar langsung 35,84 Ha atau 66,00 persen, Konsinyasi 18,46 Ha atau 34,00 persen. Sudah Konstruksi Jaringan 3,17 Ha atau 17,17 persen. Bisa Konstruksi 0,62 Ha atau 3,34 persen, Tidak Bisa Konstruksi 14,68 Ha atau 79,51 persen.
Ini artinya jelas Sekda Djoni, sudah Konstruksi yakni titipan sudah diambil dan titipan belum diambil karena kesulitan administrasi. Kemudian Bisa Konstruksi yaitu setuju hanya belum diambil titipan karena kesulitan administrasi. Dan tidak Bisa konstruksi yakni tidak setuju harga, selisih volume lahan dan tanaman, serta tidak bersedia mengurus di Pengadilan.
“Yang belum terselesaikan misalnya untuk Manunggal Karya 35 Bidang, Motolohu 31 Bidang, Omayuwa 15 Bidang, Imbodu 25 Bidang, Motolohu 1 Bidang, Huyula 4 Bidang dan Siduwonge 1 Bidang. Untuk penyelesaian pembebasan lahan akan dilaksanakan pertemuan lengkap baik dari Balai Sungai, BPN Provinsi dan Kabupaten, Apraisal, Pemda dan unsur pimpinan Kecamatan yang Insya Allah direncankan tanggal 23 dan 24 April nanti,” papar Sekda Djoni. (FN01)
