Faktanews.com, Maluku Tengah – Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua, SH. Melantik dan mengambil sumpah lima Kepala Pemerintah Negeri (KPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng).
KPN yang dilantik masing-masing KPN Administrasi Sehati Kecamatan Amahai, KPN Lisa Bata Timur, KPN Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat, KPN Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan Pejabat KPN Moso Kecamatan Tehoru serta meresmikan Saniri Negeri Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku, Selasa,(8/2/22), dipusatkan di lantai tiga Kantor Bupati Malteng.
“Tugas pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, olehnya itu gunakan anggaran baik Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) sesuai peruntukannya. Sebab selama ini banyak terjadi penyalahgunaan penggunaan anggaran yang berurusan dengan dengan kejaksaan, bahkan ada yang berujung di Hotel Prodeo atau penjara.” Pesan ini disampaikan Bupati Malteng Tuasikal Abu dalam sambutannya.
Jika salah penggunaan anggaran dan berakhir di penjara kata Tuasikal,yang dirugikan adalah keluarga, sebab penjara sekian tahun dan saat keluar dari penjara maka keluarga berantakan karena istri sudah berganti dengan lelaki lain.
“Ini saya ingatkan saja, jangan sampai istri berganti dengan lelaki lain karena suami dipenjara akibat kasus penyalahgunaan anggaran DD maupun ADD. Jadi gunakan anggaran sesuai yang diperuntukan dan untuk kepentingan masyarakat,” ingatnya.
Kepada Raja yang baru dilantik, Tuasikal berpesan agar lebih betah tinggal dalam negeri untuk melayani kepentingan masyarakat sehingga lebih mengerti dan mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kepentingan masyarakat.
“Jangan lebih betah tinggal di lauar ketimbang di negeri sendiri artinya bahwa satu hari di dalam negeri dan enam harinya di luar. Jangan menyimpang dari aturan yang berlaku kalo menyimpang maka akan berhadapan dengan penegak hukum,” ucapnya.
Diingatkan pula bahwa, akhir-akhir ini ada terjadi perkelahian antar negeri yang satu dengan negeri yang lain dan akar masalahnya soal batas tanah. Untuk mencegah agar tidak terjadi permasalahan yang luas melibatkan masyarakat maka permasalahannya harus diselesaikan di pihak kepolisian.
“Penanganan permasalahan harus melibatkan pihak kepolisian karena masalah yang ada antara negeri dengan negeri lain tidak bisa diselesaikan sendiri di dalam negeri,” pintanya.
Untuk diketahui pejabat yang hadir dalam pelantikan, Kepala BKPSDM Siti Soamena, Kadis PMNPPA Ahmad Namakule, Kepala Satpol PP Bony Kabarhanubun, Kabag Pemerintahan Sekda Malteng Ines Noya, Camat Amahai dan Seram Utara Barat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dari masing-masing Negeri. (FN/Uc)
