Faktanews.com, Maluku Tengah – Meskipun sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk terlibat politik praktis baik langsung maupun tidak langsung, lain halnya dengan jawaban ketua PPNI Maluku Tengah (Malteng), Irhamdi Achmad.
Kepada Faktanews.com, melalui pesan Whatsappnya, Irhamdi, menyampaikan dengan tegas bahwa pernyataan salah satu anggota PPNI Malteng yang mengatakan bahwa perawat yang bertugas di desa-desa menjadi tim sukses politik, adalah hasil diskusi PPNI bersama anggota.
” Kalau ada Anggota Dewan yang bersedia perjuangkan hak-hak perawat, katong siap mendukung, itu hasil diskusi teman-teman beberapa bulan lalu,” Tulis Irhamdi dalam pesan Whatsappnya, Jumat (19/3/2021) kemarin.
Lebih lanjut kata Irhamdi, dirinya mengungkapkan bahwa berpolitik adalah hak setiap orang, apalagi kata dia, berpolitik untuk memperjuangkan hak konstitusional profesi.
“Berpolitik untuk perjuangkan hak-hak konstitusional profesi merupakan suatu kewajaran, asal jangan untuk kepentingan pribadi.Terima kasih bang, saling koreksi itu penting untuk keseimbangan,” Tukasnya.
Bentuk pembelaan Ketua PPNI Malteng Irhamdi Achmad, sangat disayangkan dan jelas-jelas bertentangan dengan aturan normatif bagi ASN. Sehingga mendapatkan tanggapan keras dari Direktur LSM Pukat Seram, Fahri Asyatri.
” Praktek eksploitasi birokrasi sebagai alat politik kekuasaan itu tumbuh karena potensi itu juga tersedia dari bawah atau watak birokrat memang mau jadi babu dengan segala alibi standar yang diproduksi sebagai pembenar,” Tukasnya. (FN/Uc)
