Penulis : Jhojo Rumampuk
Faktanews.com (Tajuk) – Part 1. Banyak yang berpendapat bahwa berpolitik dapat menjamin keberlangsungan hidup, adapun yang tak sependapat ketika sebuah Politik Dinasti diterapkan disatu Daerah itu hanya memperpanjang ambisi serta adanya kriminalisasi atas hak untuk hidup masyarakat.
Betapa tidak, sebuah roda pemerintahan dinasti akan selalu menggunakan pola lama untuk merenggut seluruh jaminan negara atas setiap rakyatnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Program Pemerintah Pusat adalah “Menjadikan Masyarakat Indonesia Menjadi Rakyat Indonesia Seutuhnya yang dijamin oleh Pancasila”.
Harapan agar dapat menghadapi kebuntuan wacana demoralisasi Pasca Reformasi, hal ini pun pernah diramalkan oleh para Kaum Kiri bahwa pada kapitalisme mampu untuk bangkit dari setiap krisis terberat sekalipun yang terus terhimpun di dalam setiap proses moda produksinya, seperti teori Henri Levebvre tentang Produksi Ruang (production of space).
Melihat konsepsi aturan pemenuhan hak atas ruang hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945, begitu terang bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak dasar warga baik sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya rakyat Indonesia.
Namun, pengalaman realitas krisis kehidupan yang menimpa rakyat justru tak sejalan dengan agenda perlindungan, pemajuan keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang menimpa sebagian besar rakyat di negeri ini, begitu pun rakyat yang ada diwilayah.
Belajar dari pengalaman terjadinya krisis perampasan ruang hidup yang pernah terjadi di Jawa Barat, maka agenda pemulihan hak (dasar) rakyat harus segera dijalankan. Artinya pengurus negara di semua level pemerintahan harus segera menjalankan agenda pemulihan hak dasar rakyat dengan menjalankan dan mengoperasionalkan kerangka Konstitusi Negara dan Kelima Undang-Undang yang memihak perlindungan dan pemajuan keadilan dan hak-hak dasar rakyat secara utuh dan konsisten.
Namun, berbagai asumsi liar pun mengatakan bahwa jika terjadi Pemerintahan Dinasti maka diwilayah tersebut akan semakin memprihatinkan dan ini tentu akan menambah catatan sejarah buruknya perlindungan dan penegakan keadilan atas ruang hidup dan lingkungan hidup. (Bersambung)
