Faktanews.com (Daerah) – kabupaten Pohuwato, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pohuwato RDP (rapat dengan pendapat) bersama Petani Plasma, terkait dengan Koperasi yang dinilai tidak memberikan hak-hak Petani plasma di kecamatan Popayato, Selasa (4/2).
Iwan Syarifudin Adam ketua komisi II, meminta Dinas Perindagkop untuk mendesak Koperasi plasma untuk segara membuat rapat anggota tahunan, untuk memperjelas hak dan kewajiban yang harusnya diberikan kepada petani plasma.
” Persoalan ini harus segera diselesaikan. Khawatirnya, jika ini tak diseriusi juga akan menimbulkan gesekan di bawah. Apalagi ada semacam warning dari masyarakat untuk melakukan blokade jalan yang merupakan akses dari pihak perusahaan. Kami pun di komisi II akan melakukan pengawasan dan terus mendorong dinas terkait untuk segera mengambil langkah-langkah tepat,” Tutur Politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Abdullah Diko yang yang juga anggota komisi II mengatakan pemerintah Daerah melalui dinas terkait, untuk melakukan langkah-langkah untuk kejelasan hak-hak petani plasma.
“Apabila tidak dilakukan sampai dengan waktu yang ditentukan, maka perlu bagi Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk melakukan langkah selanjutnya, apakah dilakukan Pembekuan koperasi, atau bisa saja dilakukan restorasi pengurus. Karena, selain ini merupakan masalah klasik, juga terindikasi bahwa, kepengurusan Koperasi yang harusnya merupakan representatif dari anggota petani plasma, justru terkesan menjadi representatif pihak perusahaan atau perpanjangan tangan pihak perusahaan,” Terang Abdullah Diko. (FN07)
