Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait keharusan penyelenggara sistem elektronik memiliki pusat data di center Indonesia. Penempatan data merupakan bagian untuk menegakkan kedaulatan siber dan data ini NKRI.
Saat ini, salah satu Pemerintah di wilayah yakni Kabupaten Boalemo yang juga merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Gorontalo telah mengikuti hal tersebut dengan tema e-Portal, melalui proses Integrasi yang yang dilakukan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, mengikuti Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bermuara pada Perpres 39 Tahun 2019 tentang Indonesia Satu Data.
Tapi saat ini ada yang aneh dan janggal dengan proses integrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, karena dilihat dari beberapa OPD yang menolak salah satunya adalah Bappeda. Di satu sisi ini adalah Nawacita 2 Presiden Joko Widodo dan menjadi keharusan seperti yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan arahan pada acara Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Terlihat, Bappeda masih keluar dari arus integrasi yang dilakukan oleh Kominfo Kabupaten Boalemo. Internet Protocol (IP) yang digunakan masih berbasis publik sendiri. Hasil penelusuran pihak Teknis Eksternal Kominfo yang saat ini adalah Developer dari Softpedia.Com melihat secara positif alamat IP yang digunakan memiliki kelemahan seperti skrinsut yang ada.
Saat dimintai keterangan. Menurutnya, server dengan IP tersebut memiliki kelemahan yang luar biasa dan dinyatakan bisa diretas dalam waktu kurang dari 10 menit.
“Server Bappeda dengan alamat IP 36.89.95.188 saat ini memiliki Vuln dan Bugs yang bisa di ‘Take Over’ kurang dari 10 menit, adapun beberapa kelemahan setelah di Trace dengan Metasploit menggunakan Kali OS terletak pada Bind Remote PHP dan Reverse TCP yang artinya pihak peretas bisa masuk tanpa permision dan meng-upload file shell dan backdoor yang bisa merusak server tersebut. Ini merupakan nama baik dari Pemerintah Kabupaten Boalemo pada Pemerintah Pusat terkait dengan Program yang sudah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.” Ungkap seorang Etichal Hacker yang akrab dengan organisasi LSM dan Pers ini, Selasa (24/09/2018).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa seharusnya server dan sistem pemerintah haruslan sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 agar aman.
” Padahal server dan sistem pemerintah itu harus aman, sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018 pada bagian ke-10 pasal 40. aman yang dimaksud sesuai dengan ISO 27001 tentang Manajemen Keamanan Sistem Informasi,” tambahnya.
Sementara itu, LSM LP-KP Nanang Syawal mengungkapkan bahwa penggunaan website oleh Bappeda tidaklah berstandar sehingga hal tersebut dinilai perbuatan melanggar hukum.
“Penggunaan website oleh Bappeda yang tidak sesuai standar, adalah tindakan melanggar hukum. Sebab penggunaan wabsite dilingkungan pemerintah sangat berbeda dengan penggunaan website perorangan atau corporet swasta, yang tidak berhubungan dengan kearsipan negara, penggunaan website yang tidak berstandar pemerintah akan berdampak negatif terhadap dokemen negara,” ungkap Nanang.
Kata Nanang, Bappeda harus segera membenahi hal tersebut. Jika tidak data yang merupakan dokumen negara tersebut, berpotensi disalah gunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
“Dimana website yang tidak memiliki standar keamanan akan mudah diretas atau direcoki dengan memasukan segala bentuk gambar didalamnya, atau pengahapusan serta komersialisasi data rahasia negara oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka demi keamanan dokumen negara, Bappeda harus melakukan migrasi kewebsite yang berstandar pemerintah. Kalau Bappeda tidak mau dianggap sebagai kantor pribadi”. Tutupnya (FN12)
