Faktanews.com ( Daerah ) – Kabupaten Pohuwato, Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras menghadiri Rapat Koordinasi tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan dihadiri Kasatgas Wilayah 3 Korsupgah KPK Dian Patria di Ruang Huyula 2 Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (01/04/2019).
Usai mengikuti kegiatan tersebut Wakil Bupati Amin Haras menjelaskan, bahwa rapat Koordinasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada prinsipnya adalah persiapan mengenai implementasi di lapangan terkait dengan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan di semua tingkatan. Sembari menambahkan,
Dilaksanakannya kegiatan ini dimana dari sekian Provinsi di Indonesia ada 10 Provinsi yang dijadikan pilot project termasuk Provinsi Gorontalo. Sehingga kita salah satu daerah yang ada di Provinsi Gorontalo tentu akan mensuport dan mendukung program ini. Oleh karenanya kita di daerah Pohuwato tentu akan mempersiapkan, mengimplementasikan terkait dengan pendidikan korupsi dan itu menjadi salah satu pendidikan kurikulum di Sekolah baik itu di SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Pohuwato. Program ini sangat baik sekali dalam rangka upaya pencegahan korupsi kedepan supaya anak-anak didik kita kelak nanti mereka sudah akan mengetahui dan memahami dan bisa akan terbiasa, mampu mengimplementasikan pada diri mereka masing – masing. Terang Wabup Amin.
Mereka sebagai anak-anak didik sejak dini sudah diberikan pengetahuan tentang masalah korupsi, ini Tentunya terkait dengan pembentukan karakter anak-anak didik kita kedepan supaya mereka menjadi anak-anak yang betul-betul anti terhadap korupsi, hal inilah yang menjadi tujuan dari pada progam tersebut masuk pada kurikulum pendidikan.
Wakil Bupati Amin berharap kiranya hal ini beroleh dukungan sepenuhnya dan segera dipersiapkan oleh daerah khususnya Kabupaten Pohuwato, antara lain terkait dengan regulasinya dalam kaitan pelaksanaan kurikulum pendidikan anti korupsi ini ditingkatan Sekolah yang ada di Pohuwato. Karena masalah korupsi menjadi isu strategis nasional yang perlu beroleh perhatian dan dukungan semua pihak terutama Pemerintah Daerah. Rencananya pada 4 April KPK akan ke Pohuwato untuk mengumpulkan data terkait dengan data-data pendidikan yang ada di daerah, sehingganya diminta segala kebutuhan bisa dipersiapkan, Tegas Wabup Amin.(FN07)
