Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Rumah Sakit MM. Dunda Kembali Disorot, Bupati Nelson Diminta Evaluasi Kinerja Management

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Kembali Rumah Sakit MM. Dunda disorot, pasalnya isu gagalnya management dalam pengelelolaan keuangan yang mendapat raport merah ini pun menuai banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Hal ini terungkap pada sebuah status dengan akun bernama Alfian Djafar disalah satu group FB beberapa waktu lalu.

Dalam status tersebut akun bernama Alfian Djafar mengatakan bahwa saat ini management Rumah Sakit dinilai gagal dalam mengelola keuangannya. Menurut akun Alfian, kegagalan  Pihak Rumah Sakit MM. Dunda Limboto ini dikarenakan ada kelompok kecil yang berkuasa dalam menentukan setiap kebijakan sehingga hal ini dikatakan hanya menguntungkan beberapa pihak terkait seperti Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

“ Akan tetapi hasil penelusuran kami ternyata ada sebuah fakta bahwa dalam system menejement rumah sakit ada sebuah kelompok kecil yang sangat berkuasa dalam menentukan setiap kebijakan yang ada didalan rumah sakit itu sendiri. Adapun kelompok tersebut yaitu Kadis Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Wadir Keuangan dan PPK. Ini yang mengatasnamakan dirinya sebagai penguasa dalam management Rumah Sakit. “ Jelas Akun Alfian Jafar pada Statusnya.

Alfian juga berharap agar hal ini dalapat dievaluasi Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo. Karena kata Akun Alfian, kelompok tersebut tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan diduga ada  setoran yang membuat kelompok itu berkuasa.

“ Untuk itu kepada Bapak Bupati kami mohon agar mengevaluasi kinerja daripada kelompok mavia tersebut diatas. Sebab hasil penelusuran kami pada kelompok tersebut mereka yakin tidak bisa diintervensi oleh siapapun sebab kata mereka yang penting setoran ke bos aman…” Umbar Akun Alfian.

Direktur Rumah Sakit MM. Dunda dr. Natsir Abdul, ketika diklarifikasi Faktanews mengatakan bahwa yang mendapatkan raport merah tersebut hanyalah ekonomi pembangunan. Menurut dr. Natsir dana DAK yang diperuntukan mendirikan 3 unit bangunan, baru saja keluar.

“ Yang merah itu ekonomi pembangunan, kita RS itu dapat dana DAK mendirikan 3 bangunan. Baru saja keluar dari ULP, bagaimana bisa belum bekerja tapi sdh dibayar? otomatis realisasinya atau penyerapan anggaran belum ada karena blm ada dana yg keluar.” Jelas dr. Natsir.

Dr. Natsir menambahkan bahwa pendapatan di Rumah Sakit MM. Dunda sudah ada porsinya. Pada Tahun 2017, kata Natsir pendapatan rumah sakit sekitar 71 Miliar yang kemudian dibagi kesemua pos namun wajib menyisahkan sekitar 20% untuk pelayanan diawal tahun 2018.

“Tahun 2017 sekitar 71 M, itukan terbagi. Rumah Sakit di akhir tahun tidak bisa menghabiskan uang (pendapatan RS), harus ada dana sisa 20% dari pendapatan untuk disisakan untuk pelayanan di tahun berikutnya. Pendapatan Rumah Sakit  itu sudah ada porsi porsinya, jadi ada untuk operasional  yakni termasuk obat obatan, BHP (jarum, infus, cairan dan makanan pasien, sebagian untuk jasa pelayanan.) setiap melakukan tindakan medis itu jasanya di bayar karena resiko mereka yang pertama yakni tertular penyakit,

selain itu misalnya, seperti kasus di ICU, ada pasien yg memerlukan perawatan khusus, namun dari pihak provinsi hanya memberikan bantuan 20 juta, namun biaya sebenarnya yg dibutuhkan adalah 60 juta, jadi sisanya ditutupi oleh pihak RS dunda. “ Terang dr. Natsir.

Disinggung soal kelompok yang berkuasa pada management  yang saat ini menjadi isu dimedsos, dr. Natsir membantah keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan dalam hal pengelolaan anggaran di Rumah Sakit.

“ Kadikes bukan orang rumah sakit, jadi dia tdk dapat jasa dari situ, hanya saja dana DAK pusat untuk rumah sakit tentunya melalui Dinas Kesehatan, jadi verifikator melalui mereka. tapi kalau dana BLUD, Dikes tidak campur tangan disitu. Apalagi terkait Alkes, alkes yang masuk bukan berarti langsung dibayar saat itu juga. Tetapi masih akan dilakukan pengecekan atau pengujian apakah alkes tersebut berfungsi atau tidak selama belum dilakukan pengujian, maka dana untuk alkes belum bisa dikeluarkan. Dan jika terbukti ada orang dalam yang sengaja menyebarkan informasi itu, pasti ada sanksinya. Tetapi kalau pihak lain selain orang dalam RS dunda sendiri maka kembali lagi pada dirinya, karena masyarakat punya hak untuk beropini. Olehnya kami pun tidak perlu menanggapi karena memang tidak seperti itu yang kami dilakukan. “ Tegas Natsir.

Menjawab isu yang beredar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ronny Sampir kepada Faktanews membantah keterlibatan pihaknya dalam mengintervensi anggaran yang dikelola Rumah Sakit MM. Dunda tersebut.

“anggaran disitu itu ada 2, yakni BLUD dan DAK. Di anggaran BLUD itu dikelola secara otonom oleh pihak Rumah Sakit. Yang masuk raport  merah itu adalah DAK karena realisasi keuangan baru saja ditransfer dan saat ini mereka sementara melakukan pengklaiman dana tersebut. Dan soal isu tersebut, tidak Pernah saya masuk dan terlibat dalam mengelola anggaran di Rumah Sakit. “ Tutup Ronny. (FN02/FN05)

1,428 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Facebook Comments