Faktanews.com Daerah – Kabupaten Pohuwato, Puluhan tenaga honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Pohuwato datangi kantor DPRD Pohuwato. Bukan hanya untuk silaturahmi , namun kedatangan mereka pun untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD dan Pemerintah Daerah yang diwakili Sekda Djoni Nento, Rabu (13/11).
Dihadapan Ketua Komisi I DPRD Pohuwato beserta sejumlah Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Djoni Nento, masing-masing perwakilan honorer meceritakan keluh kesah yang dialami selama menjadi tenaga honorer. Dalam kesempatan itu pun, para honorer K2 menuntut agar pemda tidak serta merta memberhentikan tenaga honorer K2 serta meperhatikan kesejahteraan mereka yang sudah belasan tahun mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di beberapa sekolah di Kabupaten Pohuwato.
“Jika alasanya regulasi yang membatasi pemerintah untuk menaikan gaji insentif kami, kenapa daerah lain bisa. Kami pun berharap ada kepastian dari pemerintah, karena selama ini pun kami sudah cukup sabar, sementara kalau berbicara kinerja, kerja kami pun bahkan lebih dari PNS itu sendiri. Paling tidak, kesejahteraan kami juga diperhatikan,” jelas salah seorang Guru Honorer
Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi I Amran Anjulangi meminta agar para tenaga honorer K2 tidak dirumahkan. Mengingat, pengabdian yang sudah diberikan para tenaga honorer selama belasan tahun juga berdampak pada membaiknya mutu pendidikan di Kabupaten Pohuwato selama ini. Hanya saja menurut Politisi PKB tersebut. Pemerintah harus menginisiasi agar persoalan insentif tenaga honorer bisa terjawab.
“Tinggal bagaimana bisa dipertimbangkan faktor lain terkait dengan sistem penggajian ataupun insentif mereka. Meskipun sedikit, paling tidak sudah layak dan mendekati UMP. Karena bagaimana pun Honorer K2 merupakan bagian dari meningkatnya mutu pendidikan di daerah kita,” jelas Amran.
Dalam kesempatan itu, Sekda Djoni Nento menyampaikan, bahwa tenaga honorer tidak akan dirumahkan, hanya saja untuk persoalan insentif. Dirinya masih perlu untuk membahasnya secara rinci bersama Pimpinan, beserta OPD-OPD terkait, meningat persoalan tersebut juga berkaitan dengan kondisi keuangan daerah. (FN01)
