Faktanews.com Daerah – kabupaten Boalemo, Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Boalemo tahun 2020 yang dilaksanakan di gedung DPRD Boalemo Rabu (27/11/2019) malam kemarin menuai pro dan kontra di internal DPRD Boalemo.
Pasalnya, dalam rapat pembahasan Rancangan APBD tahun 2020, Fraksi Koalisi Nasdem Perindo (KNP) mempertanyakan anggaran Dinas Pertanian yang membengkak hingga 71 miliar.
” Jika mengacu pada pada UU 23/2014 pasal 12 bahwa dalam penyelengaraan pemerintah itu ada yang bersifat wajib dan ada yang pilihan, nah yang wajib ini seperti kesehatan, pendidikan, pangan,pekerjaan umum. Nah pertanian ini pilihan, jadi yang menjadi pertanyaan saya kenapa dinas pertanian terjadi sebuah penggelembungan anggaran, ” Jelas Riko Djaini dari Fraksi KNP yang juga selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo, saat di temui tim media faktanews di ruangan kerjanya jumat (29/11)
Riko menyampaikan bahwa berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran dinas Pertanian hanya 19 miliar.
” Jika berdasarkan KUA-PPAS anggaran dinas pertanian itu hanya 19 miliar, ini kenapa pada saat pembahasan menggelembung hingga 71 miliar, ini akan jadi tanda tanya, ada apa di pertanian?.
Riko mengatakan bahwa jika ini di paksakan, akan menjadi pintu masuk Kejaksaan maupun KPK untuk mempertanyakan Anggaran dinas Pertanian.
” Saya sudah sampaikan sama temen-temen bahwa jika ini di paksakan, hal ini akan menjadi pintu masuk kejaksaan maupun KPK untuk mempertanyakan dinas pertanian, sudah ada dinas pertanian 250 paket jalan usaha tani tanpa di lelang, ada apa?, ” Ungkapnya.
Riko menambahkan bahwa Dia tidak berniat menggagalkan agenda DPRD untuk melakukan Paripurna terkait hasil laporan Banggar Rabu malam kemarin.
” Saya sampaikan kepada pimpinan bahwa saya selaku anggota banggar dan anggota Fraksi KNP tidak bertanggung jawab atas keputusan banggar terkait anggaran pada salah satu dinas yang anggarannya tidak wajar, jadi hanya terkait itu saja, bukan bermaksud menggagalkan agenda paripurna DPRD. karena menurut saya semua OPD ada rasionalisasi pemangkasan anggaran, dan pada saat rasionalisasi dilakukan ada salah satu OPD yang diistimewakan ini yang saya anggap tidak wajar. ” Pungkasnya. (FN12)
