Faktanews.com (Nasional) – Kabupaten Pohuwato, Banyaknya penilaian dalam Penyerahan otoritas anggaran kepada daerah selama ini belum disertai dengan upaya serius, sehingga menyebabkan banyaknya asumsi apakah sistem administrasi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Pohuwato masih terpengaruh dengan pola Orde Baru.
Sebuah pola yang mengutamakan kekuatan serta adanya kompleksitas politik yang terus menggerus profesionalisme seluruh Aparat, yang notabenenya membuat Daerah ini krisis akan SDM sehingga semakin minimnya peran dalam pengelolaan anggaran publik.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar seluruh anggaran yang mengendap harus segera dibelanjakan untuk belanja modal yang produktif dan memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi dalam Daerah. Dan langkah – langkah yang akan diambil oleh Jokowi melalui Menteri Keuangan agar mengeluarkan surat perbendaharaan Negara (SPN) untuk Daerah yang sebelumnya sudah diingatkan tetapi tidak mengindahkan dalam hal ini tidak menggunakan anggaran yang ditransfer dengan menggunakan pola Surat Hutang.
Sementara itu, dalam rapat hearing Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato yang menghadirkan beberapa Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka mengevaluasi sejumlah proyek fisik yang menggunakan APBD Daerah.
Ketua Komisi III, Beni Nento saat diwawancarai awak media ini mengatakann bahwa semua pekerjaan proyek harus selesai sebelum tahun anggaran berakhir, mengingat saat ini telah memasuki akhir tahun.
“Saya tegaskan semua pekerjaan proyek harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan pekerjaan proyek yang ada di Kabupaten Pohuwato berdasarkan pemaparan yang disampaikan SKPD kepada DPRD, itu semuanya sudah memasuki tahap perampungan dan realisasinya sudah diatas 90 persen, namun masih ada beberapa proyek yang masih bermasalah. Sebagai bahan untuk evaluasi, kami akan mengagendakan tinjauan ke lapangan untuk melihat langsung realisasi proyek-proyek 2016 menjelang akhir tahun,” jelasnya.
Sama halnya dengan Ketua DPRD, Nasir Giasi, dimana seluruh proyek-proyek fisik akan dipantau untuk memastikan pengerjaannya sesuai dengan kontrak kerja, terutama proyek-proyek yang menelan anggaran sangat besar. Ia mengatakan belum bisa memastikan soal adanya proyek-proyek yang bermasalah sebelum melakukan kunjungan ke lapangan.
“Proyek pekerjaan jalan yang ada di Kabupaten Pohuwato, yang saat ini masih berlangsung pekerjaannya diharapkan untuk segerah diselesaikan dan harus sesuai dengan standar kelayakan. Saya selaku Ketua DPRD mengingatkan kepada pemilik proyek maupun kontraktor agar mengerjakan proyek tepat waktu, tanpa mengurangi kualitasnya. Jangan sampai ada proyek yang tidak selesai dan tidak sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.” Jelas Nasir
Ditambahkannya lagi, “Anggaran yang digunakan adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum. Kami DPRD menegaskan bahwa DPRD tidak akan segan-segan untuk melaporkan proyek-proyek yang bermasalah, yang merugikan keuangan negara kepada aparat penegak hukum. Dan saya berharap juga kepada seluruh SKPD sebagai pemiliki proyek untuk dapat memberikan peringatan kepada perusahaan dan kontraktor untuk segera menyelesaikan semua pekerjaan proyek yang ada di daerah”, tegas Nasir.” (Jho)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Akses berita Faktanews.com dengan cepat di WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vae1Mtp5q08VoGyN1a2S. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
